RM.id Rakyat Merdeka - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menegaskan komitmennya mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Buruh bahkan menyiapkan aksi turun ke jalan apabila pemerintah dan DPR dinilai tidak serius membahas regulasi tersebut.
Sikap itu disepakati dalam Konsolidasi 500 pimpinan dan pengurus federasi buruh se-Indonesia terkait pembahasan RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, KBPBI masih membuka ruang dialog dengan pemerintah dan DPR. Namun, aksi massa menjadi pilihan apabila proses pembahasan RUU tidak berjalan serius dan tidak mengakomodasi kepentingan pekerja.
"Kami membulatkan tekad akan mengawal penuh RUU Ketenagakerjaan. Apabila DPR dan Pemerintah tidak serius, tentunya kami akan mengambil langkah aksi," kata Andi Gani.
Menurut dia, pengawalan dilakukan untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan yang baru mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja sekaligus menjawab perkembangan dunia kerja.
Studi Banding ke Empat Negara
Baca juga : DPR Serap Masukan Serikat Buruh Terkait RUU Ketenagakerjaan
Untuk memperkuat bahan masukan dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan, KBPBI berencana melakukan studi banding ke empat negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina pada akhir Agustus 2026.
Studi banding tersebut akan digunakan untuk membandingkan regulasi dan praktik ketenagakerjaan di negara-negara tersebut dengan kondisi di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun masukan terhadap RUU Ketenagakerjaan.
Andi Gani menegaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara mandiri tanpa menggunakan anggaran negara.
"Murni berasal dari iuran anggota KBPBI," tegasnya.
Andi Gani yang juga menjabat Presiden Buruh Asia Tenggara atau ASEAN TUC mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan konfederasi buruh di empat negara tersebut. Mereka disebut siap menerima rombongan KBPBI pada akhir Agustus.
Baca juga : Buruh Siap Buka-Bukaan Soal Parpol yang Tak Serius Bahas RUU Ketenagakerjaan
Soroti Outsourcing hingga Pekerja Platform
Dalam pengawalan RUU Ketenagakerjaan, KBPBI menyiapkan sejumlah isu utama yang dinilai penting bagi perlindungan pekerja.
Beberapa di antaranya menyangkut sistem kerja outsourcing, pengupahan dan pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta jaminan sosial bagi pekerja platform.
Menurut KBPBI, perkembangan pola kerja saat ini membutuhkan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan kepada kelompok pekerja baru, termasuk mereka yang bekerja melalui platform digital.
Selain memperjuangkan substansi RUU, KBPBI juga akan memantau sikap seluruh partai politik di DPR dalam proses pembahasan regulasi tersebut.
Baca juga : DPR Serap Aspirasi Buruh, RUU Ketenagakerjaan Dikebut
Andi Gani mengatakan, pihaknya akan membuka kepada publik partai politik yang dinilai serius maupun tidak serius dalam memperjuangkan kepentingan buruh.
"Kami akan umumkan secara terbuka kepada publik agar masyarakat bisa melihat partai mana yang punya keseriusan dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejauh ini kami melihat ada beberapa partai yang serius dan membuka diri untuk komunikasi," pungkasnya.
KBPBI merupakan koalisi yang terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi buruh. Di antaranya KSPSI AGN, KSPSI MJH, KSPSI YRS, KSPSI 1973, KSBSI, KBMI, KASBI, KASPEK Indonesia, KSPN, ASPIRASI, KSarbumusi, GSBI, KSN, FSPPGI, FPBI, dan SBSI 92.
Melalui konsolidasi tersebut, KBPBI menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan, baik melalui jalur dialog maupun aksi massa apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang dianggap memadai.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.