RM.id Rakyat Merdeka - Juru Bicara (Jubir) Gubernur Gorontalo, David Radjak menampik kabar keretakan di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Dia menegaskan, hubungan kerja Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur (Wagub), Idah Syahidah, tetap solid dan kompak.
“Hari ini (kemarin, red) kita menyaksikan, Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur memimpin rapat bersama, membahas agenda-agenda penting daerah. Ini membuktikan, isu-isu yang diberitakan itu tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (26/8/2026).
Sebagai informasi, isu keretakan hubungan Gusnar dan Idah, dikaitkan dengan sikap politik Partai Golkar, yang akan melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar. Idah merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Provinsi Gorontalo.
Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo mendorong agar perubahan atau pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka juga mendesak Pemprov Gorontalo terus berinovasi dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melanjutkan keterangannya, David mengatakan, Gusnar dan Idah tak hanya hadir tapi bersama-sama memimpin jalannya rapat pimpinan daerah di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (26/8/2026). Menurut dia, suasana rapat berlangsung serius, namun tetap komunikatif dan cair.
Baca juga : ETF Emas Jadi Alternatif Investasi Praktis & Murah
“Koordinasi antara Gubernur, Wakil Gubernur, serta jajaran pemerintahan daerah berjalan terbuka selama pembahasan. Itu membuktikan hubungan mereka baik-baik saja, sekaligus menepis narasi tentang adanya keretakan,” tuturnya.
David menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan hubungan kerja Gusnar dan Idah tetap sehat, di tengah dinamika politik yang berkembang. Dia juga menanggapi isu evaluasi yang dilakukan Fraksi Golkar DPRD terhadap pemerintahan Gusnar.
Menurut David, evaluasi partai maupun fraksi merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Peristiwa itu tak bisa dijadikan dasar penilaian, Golkar telah meninggalkan atau menarik dukungan dari pemerintahan Gusnar.
“Golkar punya hak untuk melakukan evaluasi internal, itu bagian dari mekanisme partai. Tapi, perlu digarisbawahi, evaluasi bukan berarti keretakan,” tegasnya.
David memastikan komunikasi antara Pemprov Gorontalo dengan seluruh unsur koalisi, termasuk Golkar, tetap berlangsung baik. Dia memastikan, dinamika politik di tingkat elite tak akan mengganggu agenda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga : Jinakin Harga Daging Sapi, Bapanas Intervensi Pasar
“Terpenting, beliau berdua (Gusnar dan Idah, red) memastikan pemerintahan terus berjalan dan melayani masyarakat. Program-program pembangunan, pelayanan publik, semua tetap berjalan sesuai rencana,” terangnya.
Lebih lanjut, David meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi atau terseret oleh narasi politik yang belum terkonfirmasi. “Pemerintahan Gusnar dan Idah fokus pada keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat Gorontalo,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Satgas DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, Helmi Rasid menilai, isu yang mengaitkan rapat internal Fraksi Golkar dengan rencana meninggalkan koalisi pemerintahan Gusnar-Idah merupakan narasi menyesatkan.
Dia menegaskan, setiap fraksi di DPRD memiliki hak untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan sesuai tugas dan fungsi DPRD. Sebagai salah satu partai pengusung, Demokrat juga telah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah, melalui Satgas yang dibentuk DPD Demokrat Gorontalo.
“Apa yang salah dengan rapat Fraksi Golkar? Tidak ada yang salah dalam rapat itu. Semua fraksi biasa melakukan rapat internal, termasuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Gusnar-Idah,” ucapnya.
Baca juga : Rekrutmen Guru Baru Baiknya Dikaji Ulang
Helmi juga mempertanyakan logika yang mengaitkan evaluasi Fraksi Golkar dengan isu penarikan dukungan terhadap pemerintahan Gusnar-Idah. Sebab, Idah menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Gorontalo.
“Ibu Wakil Gubernur merupakan Ketua Golkar Gorontalo, kemudian Golkar diisukan meninggalkan koalisi pemerintahan, ini lucu. Opini sesat seperti ini perlu diluruskan,” tegasnya.
Helmi menambahkan, evaluasi partai politik justru diperlukan untuk mengukur jalannya pemerintahan, sekaligus melihat berbagai hal yang masih harus diperbaiki. Menurutnya, evaluasi tersebut juga tak hanya berkaitan dengan pemerintahan, tapi juga proyeksi politik masing-masing partai dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Jadi, bukan hanya Fraksi Golkar yang melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah. Sebagai partai pengusung, kami (Demokrat, red) juga melakukan evaluasi terhadap pemerintahan ini. Semua fraksi dan partai politik, memiliki hak yang sama untuk mengevaluasi,” jelasnya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.