RM.id Rakyat Merdeka - Kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri-menterinya yang dinilai tidak bekerja dengan baik, selayaknya dimanifestasikan dengan perombakan atau kocok ulang kabinet.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, kinerja menteri sudah bisa terlihat dari banyak survei yang terpapar di media massa, sebagai gambaran ketidakpuasan warga. Salah satunya adalah kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menempati posisi paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.
“Edhy Prabowo kinerjanya sangat buruk, bahkan dibanding Bu Susi Pudjiastuti bak langit dan bumi. Padahal Bu Susi adalah perempuan dan hanya lulusan SMP. Di sisi lain Edhy Prabowo adalah jebolan tentara namun tidak ada cerita pembakaran kapal nelayan asing ilegal,” ujar Boyamin kepada wartawan, Rabu (1/7).
Berdasarkan survei yang dirilis lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI), Jumat (19/6/2020), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menempati paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri. Politisi Gerindra itu hanya mendapat tingkat kepuasan 23,3 persen, sedangkan yang tidak puas ada 58 persen. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga menjabat Menteri Pertahanan ada di urutan pertama sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan.
Boyamin menilai survei itu adalah gambaran dari kepuasan masyarakat. Dia juga menggarisbawahi kebijakan Menteri Edhy soal ekspor lobster yang dipertanyakan transparansinya.
Baca juga : Kemarau Datang, Menteri LHK Waspadai Framing Karhutla
“Salah satunya adalah ekspor benih lobster yang sangat memalukan dan mencederai kebijakan Presiden Jokowi, apa untungnya ekspor benih lobster dengan membuat nelayan tetap gigit jari,” ujarnya.
Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengamini perlunya reshuffle kabinet. Di barisan menteri yang menurutnya perlu diganti ada nama Menteri Edhy Prabowo. Pasalnya, berbagai kebijakan kontroversi seperti ekspor lobster dan cantrang adalah langkah mundur.
“Sejak ditinggal Susi Pudjiastuti, Kementerian KKP mundur luar biasa," kata Ferdy.
Sementara, pengamat politik Arya Fernandez menilai pertimbangan reshuffle juga harus berdasarkan evaluasi, bukan survei semata.
Dia menekankan, yang dibutuhkan publik adalah pencapaian pemerintah selama 3 bulan pandemi dan paparan efektivitas program seperti bansos, kartu pra kerja dan berbagai subsidi serta relaksasi.
Baca juga : Ketua KPK Ngaku Pakai Tiga Masker
Menurut Arya, urusan kemarahan Jokowi dan rencana reshuffle sebaiknya hanya dibahas di internal istana saja.
“Tidak perlu dipertontonkan, reshuffle itu urusan presiden, kalau ada menteri yang tidak punya sense of crisis, atau kerjanya lambat, 100 persen hak prerogratif presiden untuk mencopot, dan tugas presiden untuk membereskannya, itu bukan kebutuhan publik, tapi kepentingan politik istana,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, untuk urusan reshuffle kabinet, itu hak penuh hak Presiden Jokowi. Mengenai kinerja dua menteri Gerindra apakah terancam reshuffle atau tidak, Dasco juga menyebut semuanya diserahkan pada Presiden Jokowi.
“Sesuai arahan Pak Prabowo Subianto, kami bekerja maksimal dan mendukung pemerintah, dan kerja-kerja taktis yang dilakukan di Kementerian Pertahanan maupun KKP. Karena itu, sesuai hak prerogatif presiden, biarlah beliau menilai apakah kementerian yang diberikan kepada kader Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pak presiden,” jelasnya.
Edhy Prabowo sebelumnya mengatakan, menghormati hasil survei yang menempatkan dirinya paling bawah. Dia menganggap survei tersebut sebagai sebuah masukan.
Baca juga : Sinergikan BUMN Pangan, Menteri Erick Targetkan Swasembada Gula
“Ya terima kasih atas masukannya. Ini buat memacu kami kerja lebih giat lagi," kata Edhy saat dihubungi.
Edhy menegaskan akan terus berusaha meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dia tetap berpandangan positif terhadap hasil survei itu.
Dia berjanji terus berusaha yang terbaik bagi kelautan dan perikanan Indonesia. "Saya juga minta maaf kalau masih dianggap ranking terbawah, tapi saya terus berusaha," ucapnya. [REN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.