RM.id Rakyat Merdeka - Otonomi khusus (Otsus) di Papua akan diperpanjang pada 2021. Masyarakat Papua mendukung Otsus Jilid II, karena program khusus dari pemerintah pusat ini terbukti telah memakmurkan rakyat di Bumi Cendrawasih.
"Sudah banyak pembangunan di Papua berkat adanya Otsus. Namun, kami juga memberikan catatan agar Otsus Papua Jilid II ini semakin baik dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat asli Papua sendiri," ungkap Ketua Barisan Aktivis Timur (BAT), Priskolin Mare, saat jumpa pers, di Jakarta (22/10).
Baca juga : Standarisasi Pasar Tani Dukung Petani Naik Kelas
Diakuinya, pemerintah Indonesia telah berusaha membuat masyarakat Papua sejahtera dan mengecap kehidupan yang layak. Papua kini bukan lagi provinsi yang terpinggirkan. Dengan perpanjangan Otsus, diharap dapat memberantas masalah kesehatan di Papua seperti penyakit malaria dan mencegah penularan corona. Pembangunan infrastruktur di Papua yang belum tuntas, juga terus diselesaikan.
"Kami yakin Otsus Jilid II akan disambut baik. Karena sudah ada bukti nyata Otsus saat ini. Misalnya, banyak Rumah Sakit dan Puskesmas yang dibangun di Papua. Masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk berobat. Petugas kesehatan juga diterjunkan langsung ke masyarakat. Otsus Jilid II akan membawa lagi kemajuan di Papua," ungkap dia.
Baca juga : Mau Ada Demo, Hindari Kawasan Istana Merdeka
Namun, lanjut aktivis muda Papua ini, Otsus perlu ada perbaikan dan revisi. Fokusnya, jangan hanya pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, pembangunan sektor pendidikan juga perlu ditingkatkan. Agar Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua semakin maju dan bersaing.
"Jangan sia-siakan dana triliunan rupiah untuk Otsus. Yang paling nyata dari Otsus Papua ini adalah supaya tak ada ketimpangan pembangunan antara Jawa dan Papua. Terutama pembangunan SDM dalam hal ini pendidikan," paparnya.
Baca juga : Ribuan Jurnalis Siap Jadi Agen Perubahan Perilaku
Selain itu, dalam Otsus Papua, mestinya tak hanya uang yang diberikan, namun juga ada kewenangan khusus yang diberikan kepada rakyat Papua. Misalnya, seluruh pemimpin daerah, dari mulai bupati, walikota, hingga gubernur, harus dijabat warga asli Papua. "Jadi warga di sana bisa memimpin daerahnya sendiri. Saya pikir akan lebih baik karena sudah tahu bagaimana karakter masyarakatnya dan juga budayanya," yakinnya. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.