BREAKING NEWS
 

Sandi Sikapi Surat UNESCO

Proyek Labuan Bajo Mustahil Dibatalkan

Reporter : KINTAN PANDU JATI
Editor : MUHAMAD FIKY
Sabtu, 7 Agustus 2021 07:10 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekono­mi Kreatif Sandiaga Salahud­din Uno. (Foto : Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengembangan Rencana Induk Wisata Terpadu untuk Labuan Bajo terganjal surat dari World Heritage Commit­tee UNESCO.

Kawasan wisata terpadu itu mencakup Pulau Padar, Rinca dan Taman Nasional Komodo. Pembangunannya ditargetkan rampung tahun 2023.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekono­mi Kreatif Sandiaga Salahud­din Uno mengatakan, pemerintah selalu mengedepankan prinsip pariwisata berkuali­tas dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo.

Menurut Sandi, dalam penerapannya, pariwisata berkelan­jutan memiliki prinsip untuk memberdayakan masyarakat, melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada.

Sandi menilai, pembangu­nan ini melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan, ditambah aspek pengelolaan secara profesional.

Baca juga : Yasonna Minta Stigma Penjahat Kecil Bagi Anak Ditanggalkan

“Tidak semata-mata mem­perhitungkan dampak ekonomi. Tapi juga dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakatnya,” kata Sandi dalam keterangan resminya, kemarin.

Ada pun konsep premium yang dimaksudkan mengacu kepada layanan yang berkuali­tas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, masyarakat dan makhluk hidup di dalamnya.

“Konsep ini diharapkan memberikan pengalaman yang bernilai tinggi bagi wisatawan. Tentunya dengan tetap mem­perhatikan keberlangsungan lingkungan hidup,” ujar Sandi.

Eks Wakil Gubernur DKI Ja­karta ini mengatakan, pihaknya tengah menyusun Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo bersama Kemen­terian/Lembaga terkait. Seba­gai salah satu upaya menyusun skenario pengembangan seki­tar kawasan Labuan Bajo.

Adsense

Sandi menuturkan, cakupan ITMP akan meliputi analisis demand and supply terhadap pengembangan wilayah.

Baca juga : Jakarta Darurat Corona, Bioskop dan Tempat Wisata Ditutup

“Yang kami susun dalam ITMP adalah proyeksi jumlah wisatawan yang disesuaikan dengan carrying capacity, alur perjalanan, dan strategi pengembangan yang terinte­grasi. Dengan begitu, para turis diharapkan lebih lama tinggal di Indonesia,” harapnya.

Sandi juga ingin memeriksa intensif penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan di Taman Nasional Komodo tidak berdampak negatif ter­hadap Outstanding Universal Value (OUV) situs warisan alam dunia tersebut.

Sebelumnya, UNESCO meminta Pemerintah Indone­sia menghentikan proyek in­frastruktur di Taman Nasional Komodo sampai ada penyerah­an revisi amdal (analis dampak lingkungan) karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap situs warisan alam.

Amdal nantinya akan ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (Inter­national Union for Conserva­tion of Nature/IUCN).

Sementara, pengamat pari­wisata Chusmeru mengatakan, mustahil proyek pembangunan pariwisata premium itu dibatalkan. Ada tiga alasan yang membuat proyek ini tetap lanjut.

Baca juga : Raih Gelar Doktor IPB, Mas Ibas Dipuji Mbak Puan

Pertama, karena proyek meli­batkan beberapa lembaga negara atau kementerian. Seperti Ke­menterian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Ke­menterian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koordinator Ke­maritiman dan Investasi, serta Pemerintah Daerah Nusa Teng­gara Timur (NTT).

Pertimbangan kedua, karena pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran yang bersum­ber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur di Taman Nasional Komodo.

“Melalui Kementerian PUPR, misalnya, pemerintah telah melakukan penataan kawasan terpadu, pembangunan jalan, sarana air bersih dan pengaman pantai,” jelas Chusmeru.

Ketiga, pemerintah melalui KLHK juga telah memberi­kan konsesi lahan kepada PT Komodo Wordlife Ecotourism untuk mengelola kawasan konservasi di Pulau Padar dan Pulau Komodo, serta kepada PT Segara Komodo Lestari (SKL) di Pulau Rinca.

“Mustahil proyek pariwisata premium dibatalkan. Kalau ditunda, lebih karena kha­watir proyek akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan sosial ekonomi di ketiga pulau itu,” ujar Chus­meru. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense