RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan Muktamar ke-31 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang akan diselenggarakan pada 22-25 Maret 2022, di Kota Banda Aceh. Dirinya berharap, penyelenggaraan Muktamar IDI nanti bisa membuat organisasi IDI semakin solid. Sehingga bisa terus bersinergi dengan Pemerintah menuju visi Indonesia Sehat 2045.
"IDI harus bisa membantu Pemerintah mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Mulai dari peningkatan usia harapan hidup, hingga pengendalian berbagai penyakit menular. Karenanya, berbagai persoalan yang dihadapi oleh para dokter harus bisa diselesaikan sedini mungkin. Seperti menyangkut pemerataan dokter di seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas daya saing dokter Indonesia melalui peraturan hukum terkait, hingga meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan tenaga kesehatan Indonesia," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menerima delegasi peserta Muktamar ke-31 PB IDI, di Jakarta, Jumat (18/3).
Baca juga : Pegang Penuh Saham, Media Group Lanjutkan Pembangunan Indonesia 1
Para delegasi peserta Muktamar ke-31 PB IDI yang hadir antara lain, dr. A Fariz MZ Zein, dr. Efmansyah Iken Lubis, dr. Jerry Nasarudin, dan dr. M Makky Zamzami MARS.
Ketua DPR ke-20 ini memaparkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat jumlah dokter di Indonesia per 31 Desember 2020 sebanyak 123.691 jiwa. Sayangnya, jumlah itu tidak terdistribusi merata di tiap wilayah. Sebanyak 57,63 persen atau sekitar 71.286 di antaranya masih berpusat di Jawa. Sebanyak 17.032 dokter di antaranya berada di DKI Jakarta.
Baca juga : Bu Nyai Se-Jawa Dan Sumatera Deklarasikan Gus Muhaimin Presiden 2024
"Selain keberadaan dokter yang belum merata, tantangan lainnya mewujudkan visi Indonesia Sehat 2045 yakni harus membuat industri alat kesehatan (Alkes) dalam negeri semakin tumbuh. Menurut data Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pada tahun anggaran 2021, pemesanan alat kesehatan produksi dalam negeri jumlahnya hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara pemesanan alat kesehatan impor jumlahnya empat kali lebih besar, mencapai Rp 12,5 triliun," papar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Presiden Jokowi sudah menegaskan, dari sekitar 5.462 alat kesehatan impor, mulai tahun 2022 nanti sudah harus tersubstitusi oleh produk lokal dengan target substitusi minimal 35 persen. Berdasarkan catatan Kemenkes, setidaknya sudah ada 358 jenis alkes yang diproduksi di dalam negeri, dan 79 jenis alkes yang menjadi substitusi/pengganti produk impor.
Baca juga : AS Donasi Lagi 3,5 Juta Vaksin Covid-19 Untuk Indonesia
"Agar target tersebut terealisasi, butuh dukungan dari manajemen rumah sakit dan juga para dokter yang praktek untuk mengedepankan penggunaan alkes dalam negeri dibandingkan menggunakan Alkes impor. Laporan Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) yang merujuk data Kementerian Keuangan mencatat bahwa dalam APBN 2019, pengadaan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah mencapai Rp 9 triliun. Pada 2020, meningkat menjadi Rp 18 triliun karena adanya pandemi Covid-19. Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta, total belanja alat kesehatan di Indonesia berkisar Rp 50 triliun per tahun. Sangat disayangkan jika anggaran sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen alat kesehatan dari luar negeri," pungkas Bamsoet. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.