RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku miris dengan kenaikan harga beberapa komoditas bahan kebutuhan pokok. Lonjakan harga minyak goreng dan kedelai belum teratasi, BBM jenis Pertamax dan LPG 3 kg dilaporkan akan menyusul naik.
Menurutnya, hal ini akan sangat berdampak pada kesejahteraan rakyat secara umum. Jika komoditas ini harga naik, maka harga barang-barang lainnya juga akan naik sebagai efek inflasi. Selain itu, skema kebijakan yang tidak tepat akan menimbulkan persoalan migrasi konsumen.
"Jika BBM dan gas naik, otomatis harga barang-barang kebutuhan lainnya juga akan naik. Terutama, untuk LPG 3 kg, karena selama ini disubsidi pemerintah. Kenaikan harga LPG 3 kg jelas akan mengerek harga barang lain," beber Syarief.
Baca juga : Syarief Hasan Minta Pemerintah Lebih Hati-hati
Begitupun dengan Pertamax, yang harganya kini naik menjadi Rp 12.500 per liter. Sangat mungkin konsumen beralih ke Pertalite, yang disubsidi dengan harga Rp 7.650 per liter.
Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengingatkan, pemerintah agar melakukan mitigasi yang tepat atas kenaikan harga Pertamax dan LPG 3 kg. Sebab, dengan selisih harga yang begitu jauh, pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite akan membuat kuota BBM bersubsidi ini cepat habis.
Sehingga, pemerintah mesti kembali menyediakannya. Akhirnya, beban subsidi di APBN membengkak. Ujung-ujungnya, dana pembangunan akan terganggu.
Baca juga : Ujian Kesabaran Datang Bertubi-tubi
"Jika LPG 3 kg ikutan naik juga, maka jelas sangat memberatkan pelaku UMKM. Ini akan merugikan konsumen. Penjual nasi goreng, warung makan sederhana, bakso, dan jajanan rakyat lainnya jelas-jelas menggunakan LPG 3 kg. Kenaikan harga gas bersubsidi ini akan sangat berdampak pada keberlanjutan usaha mereka. Akhirnya harga juga akan ikutan naik. Inilah skenario yang akan terjadi," papar Syarief.
Jika pengawasan dan mitigasi tidak serius, maka rakyat akan beralih ke komoditas yang harganya lebih rendah. Akhirnya akan terjadi kelangkaan. Pola ini akan selalu berulang, sehingga narasi mengurangi beban subsidi menjadi tidak berarti. Beban APBN tetap akan membengkak.
"Saya kira, persoalannya bukan saja pada penyesuaian atas harga keekonomian secara global. Namun, yang juga lebih penting adalah menyesuaikan jarak harga komoditas bersubsidi, dengan yang nonsubsidi. Agar tidak terlalu jauh," jelas Syarief.
Baca juga : Soal Kesehatan Di IKN, Mantan Direktur WHO Titip Pesan Ini Ke Pemerintah
Dikatakannya, jima selisih harga Pertamax dan Pertalite saja hampir setengah harga, maka migrasi konsumen sangat mungkin terjadi.
"Di sinilah peran negara mengatur agar perekonomian berjalan dengan baik," tutupnya. [TIF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.