RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Achmad menyatakan, Fraksi Partai Demokrat tegas menolak kenaikan biaya haji yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).
Dia menyebut, kenaikan biaya haji sampai Rp 69 juta dinilai akan sangat memberatkan para calon haji.
"Kita Fraksi Demokrat menolak usulan kenaikan biaya haji ini, ini melukai hati masyarakat," kata Achmad dalam keterangannya, Rabu (25/1).
Baca juga : Wiranto: Paguyuban Jawa Tengah Wujud Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Menurut dia, usulan kenaikan biaya haji tersebut akan berdampak pada jamaaah yang sudah antri bertahun. Sebab, lanjut Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I itu, masyarakat yang mengumpulkan uang bertahun-tahun demi menunaikan ibadah haji, terpaksa harus mengurungkan niatnya.
"Mayoritas jemaah haji kan berasal dari kalangan petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM atau pekerja informal yang memiliki niat tulus dan menyisihkan uang sejak lama, tapi terpaksa ditunda akibat usulan rencana kenaikan Bipih 2023," ucap dia.
Karena itu, kata Achmad, pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan biaya haji tersebut.
Baca juga : Prof Asep Sebut Usulan Kenaikan BPIH Rasional Lindungi Dana Jemaah Haji
"Kita mengetahui kondisi ekonomi saat ini yang masih belum pulih total, sehingga mayoritas calon jamaah dipastikan tidak akan mampu membayar biaya tambahan yang besar, yaitu sekitar 40 jutaan dalam waktu singkat," terangnya.
Achmad mengatakan semenjak usulan kenaikan haji tersebut digulirkan, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kepada Partai Demokrat.
"Lalu, masyarakat melalui FPD bertanya-tanya, ada apa ini? Kok kenaikannya begitu tajam dan drastis, tanpa ada sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah terhadap calon jemaah," ungkapnya.
Baca juga : Arus Libur Imlek, Dirlantas Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin
Anggota panitia kerja (Panja) haji ini mengatakan, ada tiga komponen yang menitikberatkan kenaikan ongkos haji yaitu transportasi, akomodasi dan konsumsi. Ketiga ini kata dia bisa diminimalisir.
"Soal transportasi yang selama ini hanya menggunakan dua maskapai yaitu Saudi Arabian dan Garuda. Ini kan bisa ditambah maskapai lain biar harga kompetitif. Begitu juga dengan katering atau waktu pelaksanaan haji dipersingkat. Umpamanya dari 40 hari menjadi 30 hari," jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.