Demokrat: Ini Alarm Bahaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menyarankan Pemerintah tidak menyepelekan kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Meski jumlahnya kecil, ini alarm bahaya.

“Bagi Demokrat, yang paling menarik itu tangkapan alasan kelompok masyarakat yang tidak puas dengan Presiden Jokowi,” ujar Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pernyataan ini merespon survei terkini Indikator yang menilai ada 71,3 persen responden yang menyatakan puas terhadap Pemerintahan Jokowi. Rinciannya, 41,2 persen puas karena adanya bantuan untuk rakyat kecil, pembangunan infrastruktur sebesar 24,4 persen.

Baca juga : Demokrat Jamin Bersama KIP

Kemudian, kepuasan ditang­kap karena Pemerintah dianggap berkinerja bagus sebesar 7,4 persen, merakyat (5,5 persen), dan pengendalian harga kebutu­han pokok (2,5 persen).

Namun, Demokrat melihat dari sudut pandang lain. Yaitu, dengan menyoroti 27,1 persen publik yang tidak puas terhadap Pemerintahan Jokowi. Meski jumlahnya kecil, justru itu men­jadi pandangan dan masalah kongkrit yang terjadi di level rakyat miskin.

Demokrat mencatat, ada enam alasan utama kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Yaitu, harga-harga kebutuhan pokok meningkat, bantuan tidak merata, kurang berpihak kepada rakyat kecil, kemiskinan tidak berkurang, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. “Ini isu rakyat, bukan isu elit. Ini fakta, bukan persepsi,” ya­kinnya.

Baca juga : KPK Telusuri Status Kepemilikan Apartemen Di Jakarta Yang Kerap Ditempati Lukas Enembe

Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, enam faktor itulah yang memang ter­jadi nyata di lapangan. Hal itu selalui dihadapi partainya ke­tika turun ke basis-basis massa. Asumsinya, hidup rakyat nya­tanya semakin sulit.

Partai Demokrat berprinsip, jangan sampai rakyat untuk pembangunan karena seharus­nya, pembangunan itu justru sepenuh-penuhnya untuk ke­pentingan rakyat yang mendasar dan mendesak.

“Ini yang seharusnya menjadi prinsip pemerintah yang harus terlihat jelas dan dibuktikan kebijakan politik anggaran yang nyata berpihak untuk rakyat,” katanya.

Baca juga : Menteri Siti Nurbaya Kerja Dalam Senyap

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merilis survei terbaru ihwal kinerja Pemerintah. Hasilnya, ada 27,1 persen publik tidak puas, semen­tara 71,3 persen puas.

Survei ini, dilakukan medio 1-6 Desember 2022 dan memiliki batas kesalahan atau margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Indikator Politik Indonesia meli­batkan sampel dalam survei kali ini sebanyak 1.220 orang dan responden diwawancarai secara tatap muka. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.