Sebelumnya
“Ke depan, Pemerintah harus mewajibkan setiap kepala daerah membentuk Satgas ini dengan kejelasan tugas maupun personelnya,” tegas anggota Fraksi PKB ini.
Huda meyakini, keberadaan Satgas PPDB ini mampu mengawasi langsung proses seleksi, penerimaan, hingga adaptasi dari siswa baru. Nantinya, anggota Tim Satgas ini bisa dari Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, Inspektorat daerah hingga Ombudsman.
“Pihak sekolah tetap bisa melakukan kekhasan mereka, hanya saja tetap dalam pengawasan dari Tim Satgas PPDB,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) PPDB.
Baca juga : OJK Dan KLHK Sepakati Kerja Sama Nilai Ekonomi Karbon
Panja ini merespons temuan Ombudsman soal adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat dalam sistem PPDB.
“Sekarang kan Pemerintah merespons temuan Ombudsman tersebut. Ini kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja (PPDB),” ungkap Dede.
Dede berharap, permasalahan PPDB segera diselesaikan sehingga negara dapat memenuhi kewajibannya sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Tentunya, penyelesaian kisruh PPDB ini dibarengi dengan upaya Pemerintah melakukan pemerataan fasilitas pendidikan dan meningkatkan jumlah sekolah serta kualitas gurunya.
“Itu kalau kita masih mempertahankan sistem PPDB zonasi,” katanya.
Baca juga : Rossoneri Terancam Pincang
Anggota Fraksi Demokrat ini mendesak Kemendikbudristek mengevaluasi total sistem PPDB. Laporan dari evaluasi ini harus diserahkan kepada Komisi X DPR pada akhir bulan Oktober 2023.
Mengingat persoalan mengenai PPDB zonasi selalu muncul di setiap tahun ajaran baru sejak sistem tersebut diberlakukan.
“Kami beri waktu sampai Oktober. Jika masih belum ketemu solusi, maka ubah sistemnya,” tegas Dede.
Dede menuturkan, persoalan sistem zonasi pada PPDB ini lantaran pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia ini belum terjadi. Ini pula yang menyebabkan sistem zonasi bermasalah, karena tidak dibarengi dengan pembangunan sekolah-sekolah negeri sesuai kebutuhan dan lokasi. Sementara banyak orang tua/wali siswa menghendaki anaknya masuk ke sekolah favorit. Alhasil, sekolah lain jadi sepi peminat.
Baca juga : MotoGP Belanda, Marquez Nggak Berani Janji Naik Podium
“Seharusnya ini dipetakan. Termasuk juga kebutuhan guru, yang kalau kita tarik ke belakang lagi masih menjadi PR besar dunia pendidikan kita,” ungkapnya.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat 4/8/2023 dengan judul PPDB Dan MPLS Menelan Korban, Mana Nih, Terobosan Nadiem
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.