Sebelumnya
“Saya secara pribadi tidak menghendaki kalau kita ini status (pelaksanaan haji) masih coba-coba. Harus kita persiapkan secara matang. Harus kita persiapkan bagaimana jemaah haji ini berangkat dengan aman, dapat menjalankan ibadah hajinya dengan khusuk,” tegasnya.
Anggota Badan Anggaran DPR ini merasa perlu menegur Kementerian Agama mengingat Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M tidak menggambarkan solusi permasalahan haji.
“Di sisi lain banyak komentar ketika rapat evaluasi haji pertama kita uraikan, tapi (sampai saat ini) tidak ada jalan keluarnya. Saya terus terang saja, saya tidak menghendaki (persoalan haji tahun 2023) ini terjadi kembali pada tahun 2024,” ujarnya.
Baca juga : Pernyataan Prabowo Soal Buruh, Partai Garuda: Itu Fakta Di Lapangan
John berharap Menteri Yaqut menyampaikan solusi mitigasi terhadap permasalahan haji tahun 2023 sebagai bahan evaluasi haji tahun 2023. “Di laporan itu saya lihat satu per satu tidak ada. Yang ada hanya digambarkan adalah tentang laporan keuangan riil saja yang notabene kami pun tidak bisa membahas poin per poin terhadap laporan dari pak Menteri tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya Menteri Yaqut melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Terdapat saldo akhir per 31 Austus 2023 sebesar Rp 1,21 triliun lebih. Dari saldo ini akan digunakan untuk memenuhi kewajiban setelah 31 Agustus sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp 1,03 triliun. Terdiri dari sisa pembayaran penerbangan Rp 927,4 miliar, premi asuransi dan perlindungan lain sebesar Rp 2,14 miliar, pembinaan jemaah sebesar Rp 9,6 miliar, pelayanan umum dalam negeri Rp 37,25 miliar, dan pengelolaan BPIH sebesar 27,15 miliar.
Dari jumlah kewajiban yang belum terbayar tersebut, sebagian sudah direalisasikan pembayarannya yaitu penerbangan sebesar Rp 927 miliar, premi asuransi dan perlindungan lainnya Rp 2,14 miliar, realiasi per 31 Oktober Rp 2,08 miliar. “Sehingga masih ada sisa Rp 59 juta,” katanya.
Baca juga : Taruna Ikrar: UU Kesehatan Beri Perubahan Besar Aturan Pelayanan Kedokteran
Kemudian pembinaan jemaah Rp 9,66 miliar, sementara realisasi Rp 8,76 miliar, dan masih ada sisa Rp 899 juta lebih. Berikutnya, pelayana umum dalam negeri Rp 37,25 milair sebagai kewajiban, dan sudah terealisasi Rp 366,5 juta, sehingga masih ada sisa Rp 39,89 miliar.
“Sementara pengelolaan BPIH dafrar kewajibannya Rp 27,15 miliar dan realisasi Rp 20,84 miliar. Sehingga masih ada sisa Rp 6,3 miliar,” katanya.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu 12/11/2023 dengan judul Pelaksanaan Haji 2023 Dinilai Buruk, Pelayanan Kudu Diperbaiki
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.