Tambang Migas Sukses Bikin Rakyat Sejahtera

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan ingin kekayaan alam negeri ini bisa dikelola seperti Qatar. Cukup punya dua kawasan tambang minyak dan gas, Qatar sukses mensejahterakan rakyatnya.

Anggota Komisi VI DPR Mahfudz Abdurrahman mengatakan, kekayaan tambang dalam negeri ini mestinya dapat di­optimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kekayaan sumber daya alam luar biasa besar. Berbagai jenis tambang hampir seluruhnya ada di negara ini. Namun hal ini, belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Padahal Qatar atau negara lain, dengan hanya punya dua tambang minyak dan gas saja itu sudah sangat mensejahterakan rakyat dan bangsanya,” kata Mahfudz di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Untuk itu, dia menaruh ha­rapan besar pada pemimpin baru yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Bawa bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih bermartabat, lebih kuat dan menjadi negara besar.

Selain itu, dia juga mena­ruh harapan Pemerintah baru dapat mendukung upaya-upaya pengembangan eksplorasi. Hal ini penting mengingat kekayaan alam negeri ini tersebar luar di berbagai wilayah, bahkan daerah dekat ibu kota, yakni, Bekasi, juga memilki kekayaan sumber daya alam gas.

Dia bilang, hal yang perlu di­perhatikan adalah keseimbangan antara ketahanan energi, kelestarian alam, dan ketahanan pangan. Karena sering terjadi seperti di Sulawesi atau Kali­mantan.

Baca juga : RI Makin Dekat Jadi Pusat Industri Halal

“Eksplorasi tambang itu ma­suk ke wilayah atau terjadi deforestasi, masuk ke wilayah hutan, atau ke lahan-lahan per­tanian, perkebunan,” sebutnya.

Untuk itu, dia meminta agar eksplorasi minyak dan gas mengedepankan aspek kelestarian lingkunga. Jangan sampai, kegiatan penambangan malah menjadi ancaman besar pada kerusakan lingkungan.

“Keseimbangan ini perlu, paling tidak harus dilakukan reforestasi. Kalau reforestasi, berarti kan perlu ada lahan-lahan pengganti yang baru di tempat lain,” tuturnya.

Dia berharap, kegiatan ekplorasi migas ini tidak hanya fokus di lingkup domestik saja, tetapi juga ke luar negeri.

Mahfudz lalu mengisahkan pengalaman kunjungan kerja ke Papua Nugini yang mengajak Indonesia mengembangkan bisnis di sana. Menko Kemariti­man dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah lebih dahulu kunjungan kerja ke sana dengan didampingi Duta Besar Indone­sia untuk Papua Nugini.

Informasi yang diperolehnya, keberangkatan Luhut ke sana dalam rangka membicarakan peningkatan kerja sama yang lebih jauh antara Indonesia-Papua Nugini.

Baca juga : Rosan: Penerapan EBT Kita Tertinggal Target

“Papua Nugini itu punya kekayaan alam yang juga luar biasa. Tetapi negaranya itu punya keterbatasan dalam konteks men­dayagunakan potensi yang ada. Itu satu hal, sehingga belum bisa maksimal,” ungkapnya.

Menurutnya, potensi ini justru dimanfaatkan oleh negara lain seperti Australia dan China untuk menguasai bisnis-bisnis di Papua Nugini.

“Kalau Australia kita paham­lah, punya latar belakang histori. Dengan Papua, dengan Papua New Guinea dan kepentingan-kepentingan politiknya kan begitu,” ujarnya.

Nah untuk itu, dia mendorong agar kerja sama dengan Papua Nugini ini bisa dijajaki lebih luas. Baik itu untuk eksplorasi migas maupun batubara, me­lalui kerja sama Government to Government (G to G) atau Busi­ness to Business (B to B).

Selain eksplorasi tambang ke negara lain, kata dia, sudah sepatutnya negara ini mulai memikirkan pengembangan Energi Baru dan Energi Terba­rukan (EBET). Ini sudah harus mulai dilakukan sejak sekarang, mengingat sumber daya migas dan tambang ini berasal dari kekayaan fosil yang jumlahnya sangat terbatas.

“Karenanya, kita harus menyiapkan EBT secara opti­mal. Bukan hanya coba-coba,” tambahnya.

Baca juga : Siap-siap, Warga Latihan Hadapi Gempa Dan Tsunami

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sebaiknya lebih memprioritaskan kebijakan investasi padat karya seperti pangan, energi, dan manufak­tur pada periode lima tahun ke depan.

Kebijakan ini penting, meng­ingat peran sektor industri manu­faktur terbukti mampu memacu perekonomian daerah dan na­sional.

“Tentu DPR berharap Pemerintah mendatang prioritas ter­hadap investasi padat karya. Karena sangat penting mengatasi pengangguran,” ujar Mukharudin.

Dia mencatat, tingginya angka pengangguran per Februari 2024 yang sudah mencapai 7,2 juta jiwa. International Monetery Fund (IMF) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran posisi pertama di ASEAN berdasarkan.

Padahal pada periode 2007-2022, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya mencapai 21,6 juta pekerja. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di in­vestasi padat modal hanya 13,7 juta pekerja.

“Karena itu, Pemerintahan periode mendatang mesti lebih banyak investasi padat karya. Peningkatan investasi padat karya diharapkan membuat kelas menengah di Indonesia kembali meningkat,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.