RM.id Rakyat Merdeka - Komunikasi dan Digital (Komdigi) menutup website dan akun media sosial Pemerintah yang sudah tidak aktif. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan untuk praktik judi online (judol), menurunkan potensi praktik judol dan meningkatkan keamanan siber nasional.
"Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah dalam melindungi aset digital negara, dan data publik dari ancaman kejahatan siber. Ini momentum baik untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan berintegritas," kata Rizal, dalam keterangan persnya, Selasa (4/3/2025).
Rizal melihat, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memerangi praktik judol. Terlebih saat ini banyak pelaku judol yang kerap memanfaatkan celah keamanan siber melalui website yang tidak aktif.
Baca juga : Tidak Dikenal Istilah Minoritas
"Kami di Panja Judol telah melihat langsung bagaimana situs web pemerintah yang tidak aktif disalahgunakan oleh pelaku judol. Langkah Kemenkomdigi ini sangat tepat dan perlu didukung penuh," ujarnya.
Dia mendorong agar Komdigi memetakan jumlah website yang tidak aktif dan menganalisis ketidakaktifannya. Misalnya, karena anggaran, sumber daya manusia terbatas atau kurang mumpuni, hingga faktor lainnya.
Bila masalah ketidakaktifan situs web atau akun medsos Pemerintah disebabkan anggaran yang terbatas, Rizal menyarankan perlunya alokasi dana khusus untuk pemeliharaan situs web maupun sistem keamanan sibernya. Termasuk peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi maupun pelaku industri.
Baca juga : Bukan Messi Atau Ronaldo, Ini Pesepakbola Paling Tajir Sejagat
Maka dari itu, dia mengajak seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan momentum saat ini untuk mengevaluasi secara mandiri. "Ini adalah titik awal untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi, dan mengoptimalkan anggaran teknologi informasi secara tepat sasaran," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan, banyak website hingga sosial media Pemerintah yang menjadi sasaran serangan siber, termasuk penyisipan iklan judi online akibat lemahnya pengelolaan. “Beberapa situs pemerintah bahkan sering disusupi iklan judi online,” katanya.
Hal itu terjadi karena akun media sosial dan situs milik Pemerintah tersebut tidak aktif. Sehingga, berisiko disusupi konten ilegal, termasuk iklan judi online. “Ini karena akunnya tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan terbuka bagi pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Baca juga : Gunakan Diksi Rakyat Jelata, Adita Minta Maaf
Meutya meminta setiap instansi memastikan pengelolaan akun digital mereka secara aktif dan optimal. “Tidak boleh ada akun yang tidak aktif. Kalau ada akun pemerintahan yang tidak aktif, tutup saja. Jangan sampai ada akun yang dibiarkan tanpa pengelolaan, karena itu justru bisa menjadi sumber permasalahan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.