Sebelumnya
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuturkan hingga minggu ke dua bulan April 2025 ini, telah merealisasikan program dan kegiatan yang merupakan proritas nasional.
Adapun program prioritas nasional antara lain, program persetujuan atau substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari semula target 127 Persetujuan Substansi (Persub), menjadi tinggal 46 Persub setelah efisiensi dengan realisasi sampai bulan ini 5 Persub atau 10,87 persen.
Kemudian peta bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari semula 2,5 juta hektare, menjadi tinggal 643,4 ribu hektare setelah efisiensi dengan realisasi 81,3 ribu hektare atau 12,6 persen.
Berikutnya, sertifikat hak atas tanah PTSL dari target semula 3,05 juta bidang, menjadi 1,14 juta bidang pasca efisiensi, dengan realisasi 94.511 hektare atau 8,27 persen. Data tanah ulayat dari target semula 10 ribu hektare, meniadi 1000 hektare pasca efisiensi, dengan realisasi 15 hektare.
Baca juga : Ketua DPR RI Dorong Dunia Tekan Israel Stop Agresi Ke Palestina
Kemudian SK SK redistribusi tanah dari target semula 176 ribu bidang, menjadi 58,5 ribu bidang pasca efisiensi dan sekarnag belum terealisasi.
"Masih on going proces. Termasuk juga program akses reforma agraria," ujarnya.
Adapun target akses reforma agraria sebanyak 9400 hektare. Selanjutnya peta zona nilai tanah dari target semula 710 ribu hektare, menjadi 199,3 ribu hektare setelah efisiensi dengan realisasi 18000 hektare atau 9 persen.
Tindaklanjut penertiban tanah terlantar, kawasan terlantar, hasil penendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian, dari target 25 ribu hektare, menjadi 5 ribu hektare setelah efisiensi, dengan realisasi 336 hektare atau 6,71 persen.
Baca juga : BGN Ubah Pola Pendanaan, Program MBG Tidak Langsung Jalan Usai Lebaran
Dan terakhir, penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan dari targetnya 2151 perkara, kena blokir menjadi tinggal 1076 perkara dengan realisasi 226 perkara atau 21,28 persen.
Lebih lanjut Nusron menjelaskan, dalam hal pendaftaran tanah, total capaian pendaftaran tanah sampai april 2025 yaitu sebesar 121,64 juta bidang atau 94,4 persen dari target 126 juta bidang. Dengan capaian bidang tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7 persen.
Nusron menjelaskan hambatan terbesar yang dihadapi pihaknya dalam pendaftaran tanah ini terutama berada di luar Jawa. Dia pun menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah seperti Gubernur Jawa Timur Khofidah Indar Parawansa yang sangat progressif dan berani membuat surat edaran untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi program PTSL.
Dia pun berharap dukungan Komisi II DPR untuk ikut mendorong kepada kepada kepala daerah masing-masing agar diberi keleluasaan dalam PTSL terutama bagi kalangan masyarakat miskin sktrem. Keleluasaan itu, sambungnya, pertama untuk kebebasan untuk BPHTB. Dan kedua, dukungan dari APBD untuk mempercepat PTSL ini.
Baca juga : Projo Gen Z Siap Kawal Program Kopdes
"Toh itu untuk membantu terutama bagi keluarga miskin ekstrem. Ini untuk pross percepatan karena flatnya jauh. Yang sudah terpetakan 94 persen, tetapi yang baru tersertifikasi 74 persen. Jadi ada 20 persen peta bidang tanah yang sudah terpetakan namun belum mampu mensertifikatkan karena nggak mampu membayar BPHTB," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.