Rusia Dorong Kerja Sama Berantas Kejahatan Siber

RM.id  Rakyat Merdeka - Oleh: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov

Kejahatan dunia maya telah lama menyebar melampaui batas-batas suatu negara. Salah satu bukti nyata mengenai hal ini adalah adanya berita Warga Negara Indonesia (WNI) yang “dibebaskan” dari perbudakan modern terkait kasus online scam lintas negara, yang sebagian besar berlokasi di perbatasan Myanmar dan Thailand.

Skala kejahatan yang terungkap oleh aparat penegak hukum di negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Thailand, Laos, dan Kamboja itu sangat memprihatinkan. Setiap tahun, jutaan warga di seluruh dunia menjadi korban aksi kelompok siber terorganisir.

Tetapi situasi ini bukanlah masalah yang hanya terjadi di Asia Tenggara. Karena masalah ini juga terjadi di kawasan lain di dunia. Selain itu, dalam sejumlah kasus, di balik kelompok-kelompok penipu tersebut, ada struktur pemerintah tertentu yang menjalankan pekerjaan yang ditargetkan untuk menimbulkan kerugian pada negara-negara tetangganya.

Sebagai contoh, dengan latar belakang operasi militer khusus, Rusia menghadapi agresi eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya di ruang informasi -sejak awal 2022, jumlah serangan peretas terhadap sistem kontrol otomatis telah meroket hingga 80 persen.

Baca juga : Gerindra & PKB Apresiasi Menteri Turun Ke Lapangan

Mayoritas serangan siber terhadap negara kami (pada 2023, jumlahnya mencapai 700 ribu, naik drastis bila dibandingkan pada 2028 yang tercatat sebanyak 175 ribu kasus. Serangan siber ini dilakukan dari wilayah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Uni Eropa (UE), dan Ukraina. Faktanya, kita berbicara tentang kampanye anti-Rusia skala penuh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan militer dan politik.

Ukraina juga telah menjadi medan uji coba bagi berbagai operasi siber yang ditujukan untuk menyerang Rusia. Sebanyak 92 persen panggilan penipuan yang berasal dari wilayah Ukraina ditujukan kepada warga, instansi pemerintahan, lembaga keuangan, infrastruktur kritis, serta institusi sosial yang penting.

Terlihat jelas bahwa setelah pusat-pusat panggilan yang jumlahnya lebih dari seribu unit dan sebagian besar terkonsentrasi di kota Dnepr berhasil dinetralisir, jumlah panggilan penipuan kepada warga Rusia menurun drastis hingga lima kali lipat.

Secara keseluruhan, lebih dari 100 ribu orang terlibat dalam kejahatan di sektor ini. Unit-unit lengkap dari badan intelijen dan dinas militer negara-negara NATO telah ditempatkan secara permanen di Kiev dan Lvov. Tujuannya, untuk mengoordinasikan tindakan rezim Zelensky (Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky-red) di ranah digital.

Sejak tahun 2010-an, aliansi tersebut secara aktif mereformasi kekuatan siber Ukraina melalui dana khusus (NATO Trust Fund Ukraine – Komando, Kontrol, Komunikasi dan Komputer). Juga pada 2022, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengutus staf dari Pentagon (Komando Siber, Manajemen Data Digital dan Kecerdasan Buatan) serta dari Badan Keamanan Nasional (NSA) atau komando operasi jaringan komputer untuk pergi ke Ukraina. Tugas mereka mencakup kerja sama dengan angkatan bersenjata Ukraina untuk menggelar serangan siber terhadap sumber daya Rusia.

Baca juga : Waspada, Jangan Asal Berikan Data Pribadi

Operasi semacam itu disamarkan seakan-akan diduga sebagai tindakan dari tentara siber sukarelawan Ukraina (mencakup sekitar 130 kelompok peretas dengan total jumlah peserta antara 100 ribu hingga 400 ribu orang). Namun, sesungguhnya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan Ukraina. Korporasi IT (Information Technology) transnasional memasok rezim Zelensky dengan sumber daya digital guna menjalankan operasi militer terhadap Rusia.

Terungkap, misalnya, bahwa terdapat penggunaan alat-alat Google untuk tujuan pengintaian geospasial dan teknis di Rusia. Serta di zona operasi militer khusus, pemantauan ruang informasi domestik dan saluran komunikasi operator (melalui Google Global Cache), serta penyediaan teknologi “cloud” kepada pihak Ukraina untuk melancarkan serangan siber.

Perlu dicatat bahwa perusahaan-perusahaan Barat yang memberikan akses ke alat-alat merek bagi pihak Ukraina, yaitu Cloudflare (AS), Digital Ocean (AS), Hacken OU (Estonia), Hetzner (Jerman), mengabaikan fakta bahwa alat-alat tersebut digunakan untuk melakukan tindakan jahat.

Dalam upaya menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan memperkuat stabilitas di ranah informasi, Rusia mendukung kerja sama internasional. Terutama, dukungan Rusia untuk mendorong terjalinnya interaksi langsung dengan negara-negara yang infrastrukturnya digunakan oleh pelaku kejahatan, dengan tujuan menangkap mereka dan menghadapkan mereka ke pengadilan.

Menjadi penting untuk mencegah penggunaan teknologi-teknologi tersebut yang ditujukan untuk merusak kedaulatan negara, melakukan serangan dan mendestabilisasi situasi sosial-politik. Tugas utama adalah membentuk rezim hukum internasional untuk mengatur penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Baca juga : Kampanye Pilgub Papua Andalkan Media Sosial

Dalam konteks multilateral, pada Desember 2024 atas inisiatif Rusia dalam Sidang Pleno Sesi ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah diadopsi resolusi yang menyetujui teks Konvensi PBB tentang Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime). Dalam penyusunan dokumen tersebut, negara-negara Global Selatan akan turut berpartisipasi yang rencananya akan ditandatangani pada Juni 2025 di Vietnam.

Kami berharap, konvensi tersebut akan berkontribusi pada penguatan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan dunia maya serta pertukaran bukti terkait dengan pelanggaran serius.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.