RM.id Rakyat Merdeka - Ketua DPR, Puan Maharani soroti terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Bali belakangan ini. Hal ini bukti bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang rapuh.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah segera bertindak nyata untuk mengantisipasi terjadinya badai PHK yang lebih besar lagi di Pulau Dewata.
“Gelombang PHK yang terjadi di Bali menjadi bukti bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang rapuh. Kita harap Pemerintah bisa segera bertindak nyata menyelamatkan para tenaga kerja kita,” katanya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (13/6/2025).
Puan menilai, gelombang PHK di Bali merupakan cermin nyata kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor tertentu.
Baca juga : Lampaui Target, Kejuaraan Anggar Asia Diikuti 830 Peserta Dari 30 Negara
“Kita tidak bisa menganggap gelombang PHK di Bali yang semakin melebar hanya sebagai kasus sporadis. Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini,” tegasnya.
Menurutnya, gelombang PHK bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik karena industri yang melemah, maupun karena menurunnya daya beli masyarakat akibat ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.
Wanita jebolan FISIP UI ini melihat hingga saat ini belum terlihat mekanisme konkret dan terukur dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk merespons PHK massal yang semakin meluas.
"Termasuk belum ada skema pelatihan ulang yang siap dijalankan dan dukungan bagi pekerja yang di-PHK lalu memutuskan menjadi wirausaha kecil maupun pekerja di sektor informal,” ucap mantan Menko PMK tersebut.
Baca juga : Nailul Huda: Kebijakan Ini Harus Segera Dievaluasi
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014-2019 ini pun menilai, PHK yang kini merambah dari sektor manufaktur ke sektor pariwisata menunjukkan ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi.
"Bahkan, Bali yang selama ini menjadi ikon pariwisata Indonesia, terkesan dibiarkan menghadapi krisis ini sendirian," jelasnya.
Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah pusat untuk segera membentuk Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, dengan prioritas daerah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri lainnya.
“Penting juga mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif. Efisiensi pastinya baik, tapi tetap juga harus mendukung ekonomi kerakyatan. Sektor seperti MICE yang memiliki multiplier effect tinggi tidak bisa disamakan dengan sektor belanja birokrasi biasa," paparnya.
Baca juga : Menkes Jalani Cek Kesehatan Gratis, Lingkar Perutnya Masih Aman
Selain itu, Puan juga meminta Pemerintah mengintegrasikan program Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata, terutama dalam hal pelatihan digital, peralihan sektor kerja, dan penguatan UMKM berbasis pariwisata.
Diketahui, sekitar 100 pekerja di sektor pariwisata di Bali, mengalami PHK sejak awal 2025. PHK terjadi dari salah satu hotel besar di Badung itu terjadi akibat lesunya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition).
Bahkan, Terbaru, sebanyak 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia juga terkena PHK. Pabrik yang berlokasi di Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, itu dipastikan tutup mulai 1 Juli 2025.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.