RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyambut baik keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperpanjang penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) alokasi 2025 hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras, di tengah potensi gejolak harga pada awal tahun.
Anggota Komisi IV DPR Eko Wahyudi menilai, beras SPHP sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, beras merupakan komoditas pangan utama yang sangat memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.
“Perpanjangan penyaluran beras SPHP mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat,” ujar Eko dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).
Baca juga : Kapolri Apresiasi Atlet Peraih Medali Pada SEA Games 2025
Menurut Eko, momentum pergantian tahun biasanya diiringi kenaikan harga beras akibat gangguan distribusi dan meningkatnya permintaan. Sehingga, intervensi Pemerintah melalui SPHP masih sangat dibutuhkan.
“Perpanjangan SPHP ini penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar, sekaligus menahan lonjakan harga di pasar,” kata dia.
Eko bilang, kebijakan ini harus dijalankan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Mengingat keterlambatan distribusi dapat mengurangi efektivitas stabilisasi harga.
Baca juga : Kepala Sekolah Jadi Penentu Arah Mutu Pendidikan Bangsa
Karena itu, Bulog dan instansi terkait untuk memaksimalkan sisa target penyaluran SPHP 2025 selama periode perpanjangan ini. “Komisi IV DPR selalu menekankan agar distribusi SPHP tidak tersendat di lapangan. Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal,” tegasnya.
Selain itu, Eko menilai, perpanjangan SPHP memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan sekaligus membantu Pemerintah menjaga inflasi pangan.
“Tapi kebijakan ini tetap harus memperhatikan kepentingan petani, sehingga stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak merugikan harga gabah di tingkat produsen,” kata dia menekankan.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Jurus Selamatkan Lima Industri
Program beras SPHP tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal jangka panjang. Pemerintah harus terus memperkuat produksi pangan nasional, memperbaiki tata kelola cadangan beras, serta membenahi sistem distribusi. “SPHP adalah instrumen penting dalam kondisi tertentu,” imbuhnya.
Dia menegaskan ketahanan pangan sejati hanya bisa dicapai jika produksi kuat, distribusi efisien, dan petani sejahtera. “Kami akan terus mengawal kebijakan pangan agar benar-benar berpihak pada rakyat,” tandasnya.
Sementara, Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, perpanjangan itu memberi ruang bagi penyaluran sisa alokasi beras SPHP 2025 yang belum tersalurkan. Harapannya, beras tersebut dapat terjaga di berbagai lini pasar dan dapat lebih mudah ditemui masyarakat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.