RM.id Rakyat Merdeka - Tidak semua kebijakan publik yang gagal lahir dari kekurangan data. Banyak di antaranya justru lahir dari kelimpahan data yang tidak dipercaya atau tidak dimanfaatkan. Dalam situasi seperti ini, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan informasi, melainkan pada cara pemimpin mempersepsikan dan memaknainya.
Di era post-truth, ketika narasi sering kali lebih berpengaruh daripada fakta, bias kognitif menjadi tantangan serius bagi kualitas kepemimpinan publik. Bias kognitif adalah kecenderungan berpikir yang membuat pengambil keputusan menyederhanakan realitas secara berlebihan.
Ia berfungsi sebagai jalan pintas mental yang membantu merespons situasi dengan cepat, tetapi sering mengorbankan keakuratan dan ketelitian.
Baca juga : Lemhannas RI, Wawasan Nusantara, Dan Asta Cita Dalam Kepemimpinan Nasional
Otak cenderung memilih informasi tertentu, mengabaikan yang lain, dan menafsirkan fakta sesuai dengan keyakinan awal. Bagi pemimpin publik, bias kognitif bukan sekadar persoalan personal, melainkan persoalan kolektif karena keputusan yang bias akan berdampak luas dan berjangka panjang.
Selama ini, kepemimpinan kerap diasosiasikan dengan rasionalitas dan objektivitas. Namun kajian psikologi kognitif menunjukkan bahwa manusia, termasuk para pemimpin, tidak pernah sepenuhnya rasional.
Daniel Kahneman membedakan dua sistem berpikir manusia: sistem cepat yang intuitif dan sistem lambat yang analitis. Dalam tekanan waktu, tuntutan politik, dan ekspektasi hasil instan, sistem cepat sering lebih dominan. Persoalan muncul ketika intuisi tidak lagi diuji oleh data dan kritik, tetapi diperlakukan sebagai kebenaran final.
Baca juga : Garda Asta Cita Siap Kawal Program Presiden Prabowo
Di era post-truth, bias kognitif tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia diperkuat oleh ekosistem informasi yang menempatkan emosi, loyalitas, dan afiliasi sebagai penentu utama.
Dalam konteks ini, buzzer bayaran berperan sebagai penguat bias. Mereka tidak selalu memproduksi informasi palsu, tetapi memilih fakta secara selektif, membingkai ulang realitas, dan memperkuat narasi yang mengkonfirmasi keyakinan pengambil keputusan. Kritik yang seharusnya menjadi bahan koreksi pun tereduksi menjadi suara pinggiran.
Salah satu bias yang paling sering mempengaruhi kepemimpinan publik adalah confirmation bias. Pemimpin cenderung menerima informasi yang menguatkan pandangan awalnya, sementara data yang bertentangan dianggap sebagai gangguan.
Baca juga : Menag Bicara Ekoteologi dan Peran Agama di Era AI dalam Konferensi di Mesir
Dalam iklim post-truth, kritik jarang dibaca sebagai peringatan kebijakan, melainkan dilabeli sebagai pesimisme atau penolakan politik. Akibatnya, ruang dialog menyempit dan proses pengambilan keputusan kehilangan daya koreksi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.