RM.id Rakyat Merdeka - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2026 segera bekerja dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan dilakukan mulai dari proses keberangkatan jemaah di Indonesia hingga pelaksanaan puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) di Arab Saudi.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, pengawasan berbasis temuan langsung di lapangan akan menjadi bahan evaluasi nasional penyelenggaraan haji 2026. Pengawasan dilakukan sejak jemaah berangkat dari Tanah Air hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
“Jadi bukan di Makkah dan Madinah saja, tetapi sejak dari jemaah berangkat sudah menjadi catatan pengawasan kita,” kata Marwan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Timwas Haji 2026 akan dibagi menjadi dua tim. Tim I dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 16–19 Mei, sedangkan Tim II pada 20–21 Mei 2026.
Marwan menerangkan, Timwas Haji DPR akan mendokumentasikan temuan dan kondisi lapangan secara detail selama proses pengawasan berlangsung. Timwas akan difokuskan pada sejumlah sektor vital pelayanan jemaah, mulai dari akomodasi hotel, konsumsi, layanan kesehatan, hingga transportasi.
Untuk akomodasi, DPR telah menetapkan hotel jemaah maksimal berjarak 4,5 kilometer dari pusat ibadah. Namun, Timwas menemukan indikasi adanya hotel yang melebihi ketentuan tersebut dengan jarak mencapai 13 kilometer dari Masjidil Haram.
Baca juga : Qodari: Program MBG Jadi Penggerak Roda Ekonomi
“Ini akan menjadi objek peninjauan dan harus kita cek langsung,” tegas politisi PKB ini.
Selain itu, ia menyoroti kawasan Jabal Ka’bah yang menjadi titik penurunan jemaah haji Indonesia dari Bus Shalawat. Timwas memandang, lokasi tersebut cukup berat bagi jemaah lanjut usia (lansia), karena jaraknya masih sekitar 1,5 kilometer ke Masjidil Haram. Apalagi ditambah dengan kondisi jalan menanjak. Marwan menyebut, sekitar 21 ribu jemaah lansia berpotensi terdampak kondisi tersebut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid menambahkan, terdapat laporan kamar yang seharusnya hanya diisi empat orang tapi ditempati hingga delapan, bahkan dua belas jemaah. Hal ini sudah tidak manusiawi.
"Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan," ucap Wachid, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/5/2026).
Selain itu, Timwas Haji mendapatkan informasi soal lokasi pemondokan jemaah yang tak sesuai dengan yang dijanjikan. Berdasarkan hasil Panitia Kerja (Panja) Haji DPR, hotel jemaah maksimal berjarak 4,5 kilometer dari titik layanan utama. Namun, di lapangan, DPR menemukan indikasi adanya hotel yang berjarak hingga 13 kilometer.
"Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan," kata politikus Gerindra ini.
Baca juga : Hak Politik Pekerja Migran Di Luar Negeri Dilindungi
Fokus pengawasan berikutnya, kata Wachid, adalah kesiapan layanan Armuzna yang selama ini menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pihaknya mengaku menerima laporan adanya syarikah yang belum menyelesaikan persiapan tenda di Arafah.
Menurut informasi yang diterima Timwas, progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48 persen. Sementara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyebut persentasenya sudah mencapai 75 persen.
"Ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jemaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap," jelas Wachid.
Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni meminta pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026. Tujuannya agar berbagai persoalan klasik yang terus berulang tidak kembali membebani jemaah Indonesia tahun ini.
Ia menyoroti sejumlah persoalan krusial selama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mulai keterlambatan katering, kualitas makanan, transportasi, hingga akomodasi jemaah di Arab Saudi.
"Seluruh pihak terkait harus memastikan pelayanan haji berjalan maksimal karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan jutaan umat Islam Indonesia," ujar Lisda, dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Baca juga : Peringati Hari Bumi, Gubernur Jateng Nyatakan Perang Ke Mafia Tambang
Komisi VIII DPR, lanjutnya, telah mengingatkan Kemenhaj dan penyedia layanan untuk memperketat pengawasan serta kontrak kerja sama. Harapannya agar standar pelayanan transportasi, katering, dan hotel benar-benar dipenuhi. "Hotel itu ada jarak yang sudah ditetapkan, yaitu 4,5 kilometer,” kata politikus Nasdem ini.
Lisda juga memberi perhatian serius terhadap persoalan transportasi jemaah, khususnya saat puncak ibadah di Armuzna. Persoalan kemacetan dan buruknya pengaturan mobilitas masih menjadi tantangan besar yang harus segera dibenahi oleh otoritas terkait di Arab Saudi.
“Saat di Armuzna, pada malam yang terakhir bisa stuck 5 jam di bus. Itu masalah yang mestinya harus diperbaiki dari sistem transportasi dari sisi Arab Saudi,” pintanya.
Menurut Lisda, kondisi tersebut sangat memberatkan jemaah, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Tidak sedikit jemaah yang akhirnya memilih berjalan kaki dalam jarak jauh demi menghindari kemacetan. “Karena orang lebih cepat jalan daripada bus," tutupnya. TIF
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 15 Mei 2026 dengan judul "Awasi Sektor Vital Pelayanan Jemaah Timwas Haji Mulai Kerja"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.