RM.id Rakyat Merdeka - Anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2027 dinilai masih jauh dari kebutuhan. Jumlah yang diajukan belum sebanding dengan target Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM nasional.
Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun di luar pagu indikatif Rp 459 miliar. Dari jumlah itu, Rp 622 miliar dialokasikan untuk penanganan daerah terdampak bencana, sementara sisanya mendukung program prioritas kementerian.
Yoyok menilai, usulan tambahan anggaran itu justru masih sangat kurang dibanding kebutuhan riil pengembangan UMKM. “Besaran dana yang tersedia harus selaras dengan target Pemerintah mendorong jutaan pelaku UMKM naik kelas dan masuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Dia menjelaskan, target Pemerintah mendorong sekitar 10 juta pelaku UMKM berkembang akan berdampak luas bagi masyarakat. Keberhasilan program itu akan memengaruhi puluhan juta anggota keluarga sehingga dibutuhkan strategi lebih menyeluruh dibanding peningkatan kapasitas dan pembiayaan.
Baca juga : PT BEST Bangun Pabrik AC dan Mesin Cuci Senilai 10 Juta Dolar AS di Tangerang
Yoyok mengingatkan, persoalan utama UMKM saat ini tidak hanya terkait permodalan, tapi akses pasar dan keberlanjutan penjualan produk. Berbagai pelatihan maupun pendampingan berisiko kehilangan efektivitas apabila pelaku usaha tidak memiliki kepastian pasar yang memadai dan berkelanjutan.
Pandangan itu, lanjut Yoyok, sejalan dengan berbagai temuan nasional mengenai tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM. “Berdasarkan data Kementerian Koperasi, sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia,” ungkapnya.
Namun, lanjutnya, sebagian besar usaha mikro masih menghadapi keterbatasan akses pasar dan transformasi digital yang belum optimal. Karena itu, Yoyok mendorong percepatan implementasi digitalisasi UMKM secara masif sebagai langkah memperluas peluang usaha sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil.
Digitalisasi, kata dia, merupakan cara paling efektif untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi usaha rakyat. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga memungkinkan pelaku usaha kecil menjangkau pasar yang lebih luas. Kondisi itu membuat peluang pertumbuhan bisnis bisa meningkat dengan lebih cepat.
Baca juga : Harga Sapi Per Ekor Termahal Rp 75 Juta
Selanjutnya, dia juga menekankan soal membangun kemitraan strategis antara UMKM dengan berbagai sektor industri dan jaringan distribusi lebih luas. Pemerintah memiliki peran sentral membuka akses kemitraan itu. “Agar pelaku usaha kecil tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan usahanya,” katanya.
Selain itu, Yoyok mengusulkan target pengembangan 10 juta UMKM disinergikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan salah satu program utama Pemerintah. Koperasi desa diharapkan jadi wadah yang mampu mengintegrasikan produk UMKM lokal ke dalam rantai distribusi masyarakat.
Dia mengingatkan, Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh hanya berfungsi layaknya jaringan ritel modern yang menjual produk pabrikan. Koperasi ini harus jadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyerapan dan pemasaran produk UMKM sehingga manfaat ekonomi lebih dirasakan masyarakat bawah.
Usulan itu, sambung Yoyok, relevan dengan agenda Pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah perlambatan ekonomi global. “Penguatan UMKM, digitalisasi usaha rakyat, serta integrasi dengan koperasi desa dipandang mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperluas lapangan kerja akar rumput,” ucapnya.
Baca juga : Hindari Kecurigaan Publik, Golkar Harap RUU Pemilu Tetap Jadi Inisiatif DPR
Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mendukung penambahan anggaran Kementerian UMKM untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan usaha rakyat. Tambahan dana itu diarahkan mendukung program strategis Pemerintah yang menargetkan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja.
Lamhot menambahkan, akses pembiayaan masih jadi tantangan yang dihadapi banyak pelaku UMKM di berbagai daerah. “Karena itu, Komisi VII DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menjelaskan, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program prioritas pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Dana sebesar Rp 1,5 triliun itu terbagi menjadi, Rp 622 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera dan Rp 900 miliar bagi program prioritas strategis.
Maman menjelaskan, kebutuhan program pada 2027 jauh lebih besar dibanding pembahasan anggaran 2026 yang tidak disertai usulan tambahan dana. “Dukungan anggaran itu juga diarahkan untuk menopang target kementerian melalui Program Prokesra Produktif yang menargetkan lahirnya 10 juta pengusaha dan pekerja,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.