RM.id Rakyat Merdeka - Kenaikan impor garam industri pada Januari–Mei 2026 menjadi sorotan DPR RI. Di tengah target swasembada garam nasional pada 2027, pemerintah diminta memperketat kebijakan impor, memperkuat penyerapan garam produksi dalam negeri, serta mempercepat peningkatan kualitas garam lokal agar mampu memenuhi kebutuhan industri.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan, target swasembada garam nasional pada 2027 harus diikuti langkah-langkah konkret.
Menurutnya, meningkatnya impor garam industri pada awal 2026 menjadi sinyal bahwa penguatan produksi dalam negeri masih perlu dipercepat.
"Target swasembada garam 2027 dari pemerintah kami apresiasi. Namun, melihat data impor garam industri pada Januari–Mei 2026 yang mencapai 936 ribu ton atau naik 13,1 persen, target tersebut harus diikuti tindakan nyata di lapangan," ujar Daniel, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi garam nasional, termasuk menjaga lahan tambak garam agar tidak beralih fungsi.
Baca juga : Pemerintah Gaungkan Gerakan Tobat Ekologis
Indonesia, kata dia, memiliki sekitar 33.216,06 hektare lahan tambak garam yang dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan produksi nasional.
Selain menjaga luas lahan, Daniel menekankan bahwa peningkatan kualitas garam menjadi faktor utama agar produksi dalam negeri dapat terserap oleh industri.
"Peningkatan kualitas garam nasional menjadi kunci utama, bukan sekadar menambah jumlah produksi. Pemerintah perlu mendorong penerapan teknologi pemurnian garam di tingkat petambak agar garam dalam negeri mampu memenuhi standar industri dengan harga yang kompetitif," katanya.
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, penguatan sektor garam harus didukung pembangunan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, kepastian kontinuitas pasokan, serta penguatan kelembagaan petambak.
Menurut Herman, faktor iklim yang memengaruhi produksi garam perlu diantisipasi melalui penerapan teknologi yang mudah diakses oleh para petani garam.
Baca juga : Program B50 Dinilai Perkuat Swasembada Energi dan Tekan Impor BBM
"Intinya pemerintah harus hadir dan pada akhirnya membatasi impor," ujar Herman.
DPR juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan impor sebagai respons otomatis atas meningkatnya kebutuhan industri.
Setiap usulan tambahan kuota impor, menurut mereka, perlu didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan riil, ketersediaan stok, kapasitas produksi dalam negeri, kualitas garam lokal, serta kemampuan industri menyerap hasil produksi nasional.
Selain itu, kebijakan pembatasan impor dinilai perlu diiringi dengan kewajiban bagi importir maupun industri pengguna untuk menyerap garam produksi petambak dalam negeri.
Tanpa kepastian pasar, peningkatan produksi dan kualitas garam nasional dinilai akan sulit berkelanjutan.
Baca juga : Dukung Swasembada, Kementan Percepat Proses Izin Benih dan SDG
Di tengah target swasembada garam pada 2027, DPR meminta pemerintah memastikan kebijakan impor, peningkatan kualitas, penguatan produksi, dan perlindungan terhadap petambak berjalan secara terintegrasi.
Impor diharapkan hanya dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipasok oleh produksi dalam negeri.
Herman optimistis, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara penghasil garam yang kuat. Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan apabila didukung komitmen dan kebijakan yang konsisten dari pemerintah.
"Jika melihat potensinya, saya optimistis Indonesia bisa menjadi negara penghasil garam. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan keseriusan pemerintah menempatkan garam sebagai salah satu prioritas swasembada," tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.