Sebelumnya
Untuk itu, sambung politisi PDIP ini, kebijakan yang diambil harus efektif untuk mencegah terjadinya resesi. Jika pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini yakni periode Juli, Agustus, September tetap negatif, maka negara akan masuk resesi.
Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka satu-satunya jalan dengan meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat.Cuma masalahnya, bantuan yang digelontorkan pemerintah baru menyentuh rakyat miskin. Sementara masyarakat golongan aspiring middle class sama sekali belum terjamah.
“Aspiring middle class itu apa, yaitu dari masyarakat miskin yang mau berpindah ke menengah tapi terhambat. Itu kan jumlahnya 45 persen dari total penduduk kita atau 115 juta orang. Nah ini yang prioritas. Makanya pemerintah sekarang mengeluarkan bantuan tunai Rp 600 ribu per bulan. Yang dapat ini kan yang memiliki rekening. Karena itu program ini harus dijalankan tanpa ada gangguan. Tapi dengan mensyaratkan BPJS Ketenagakerjaan maka bisa membuat tidak efektif. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali karyawan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” keluhnya.
Baca juga : Senayan Yakin Sektor Pertanian Selamatkan Negara Dari Resesi
Darmadi mengingatkan, banyak kebijakan pemerintah yang tidak berhasil karena ditumpangi agenda lain. Contohnya kebijakan relaksasi kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang gagal menarik minat pelaku UMKM karena adanya syarat NPWP.
Pemerintah sedianya memberlakukan kebijakan ini untuk mendongkrak pemilik NPWP di sektor usaha. Contoh lainnya relaksasi pengurangan (Pajak Penghasilan) pasal 25 dengan diskon 50 persen juga tidak ber jalan dengan efektif karena ban yak sektor UMKM yang tidak masuk dalam klausul baku itu.
Akibatnya, banyak bisnis-bisnis usaha yang tidak bisa mengajukan pengurangan diskon PPH Pasal 25 itu. Darmadi menilai, BPJS Ketenagakerjaan menjadi syarat untuk memaksa perusahaan yang sampai saat ini tidak mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta.
Baca juga : Komisi IV DPR: Sektor Pertanian Penyelamat Resesi Ekonomi
“Tapi perusahaan kan nggak mau mendaftarkan. BPJS Ketenagakerjaan itu kan jumlahnya di data ada 13 juta orang. Tapi dampaknya nanti realisasinya tidak setinggi itu padahal yang mau dituju ini kan yang 115 juta penduduk, yang 45 persen ini. Ini bisa menjadi masalah dalam efektivitas sehingga buang uang siasia. Ini kebiasaan yang sering dilakukan pemerintah menumpangkan tujuan lain ke dalam paket-paket stimulus untuk menciptakan demand.
Jadi menurut saya ini program yang setengah hati. Tidak betul-betul ingin agar serapan itu cepat sehingga daya konsumsi masyarakat bisa naik sementara kita berkejaran dengan waktu untuk kuartal ketiga,” jelasnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar aturan dan kriteria dibuat lebih simpel agar lebih efektif dan efisien. Caranya sederhana. Misalnya, transfer bantuan BLT kepada kelompok aspiring middle class itu dengan jumlah saldo di bawah 1 juta.
Baca juga : Melani Leimena Serahkan Bantuan PKBL Rp 450 Juta
“Kan banyak tuh yang di bawah (saldo rekening) Rp 1 juta yang sekarang lagi kesulitan. Yang sudah dipecat perusahaan, tidak punya income. Sekarang yang terjadi setelah dia bertahan 2 bulan kan tabungannya sudah habis, berkurang terus, jadi mereka sudah tidak bisa beli apa-apa dan mereka tidak tersentuh sama bantuan sembako karena bukan rakyat miskin. Mereka itu aspiring middle class yang lagi menuju ke menengah tapi terhambat dan ini paling banyak 115 juta orang. Ini yang harus disikapi,” pungkas dia. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.