RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, sebelum vaksin medis tersedia, 'vaksin' terbaik menghentikan penyebaran Covid-19 adalah dengan cara setiap warga mematuhi protokol kesehatan. Antara lain memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala. Didukung pola hidup sehat dengan istirahat dan olahraga yang cukup.
Untuk pengadaan vaksin, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menerangkan, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19, Senin (5/10). Perpres ini memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan besaran harga vaksin.
“Sekaligus mengatur pola vaksinasi, yang mencakup penetapan kriteria dan prioritas penerima vaksin, wilayah, jadwal, tahapan, dan standar pelayanan vaksinasi. Seluruhnya dikoordinir langsung Kementerian Kesehatan," ujar Bamsoet saat kunjungan Reses, Temu Tokoh, dan Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Kebumen, Kamis (8/10).
Baca juga : Ketua Satgas Covid-19: Vaksin Terbaik Saat Ini Adalah Protokol Kesehatan
Ketua DPR ke-20 ini mengungkapkan, pemerintah menargetkan vaksin Covid-19 tersedia pada awal 2021. Vaksin yang dikembangkan antara lain Sinovac (kerjasama Bio Farma-Sinovav China, sedang menjalani uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat), SinoPharm (Kimia Farma-G42 Uni Emirat Arab, sedang menjalani uji coba klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab), dan Genexine-GX-19 (Kalbe Farma-Genixine Korea Selatan, masih melakukan uji klinis fase 1A dan 2A).
"Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan pengembangan vaksin 'Merah Putih' melalui kerja sama Bio Farma sebagai holding BUMN Farmasi yang membawahi Kimia Farma dan Indofarma dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Sehingga Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin sesuai strain virus Covid-19 yang berkembang di Indonesia," ungkap Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, kerja sama antara holding BUMN farmasi yang dipimpin Bio Farma dengan pihak swasta juga diperlukan dalam menyukseskan program vaksinasi. Khususnya, dalam pengadaan cold chain equipment inventory sebagai tempat penyimpanan vaksin. Mengingat kebutuhan vaksinasi rakyat Indonesia bisa mencapai 325 juta dosis, sementara kapasitas penyimpanan vaksin yang bisa dipenuhi BUMN hanya sekitar 123 juta dosis.
Baca juga : Pemerintah Bikin Aplikasi Pantau Protokol Kesehatan
"Kerja sama Bio Farma dengan lembaga farmasi dunia, maupun kerjasama dengan pihak swasta Indonesia menunjukan semangat gotong royong menyelamatkan rakyat. Bangsa Indonesia patut bersyukur, di tengah perburuan berbagai negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19, Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa mendapatkan vaksin secara cepat," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan anggaran mencapai Rp 21,8 triliun untuk kebutuhan vaksin Covid-19. Terbagi dalam dua tahap, Rp 3,8 triliun untuk belanja tahun 2020 dan Rp 18 triliun untuk belanja tahun 2021.
"Pemerintah juga akan melibatkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk proses kehalalan vaksin Covid-19. Sesuai arahan Wakil Presiden KH Maruf Amin dan MUI, pelibatan ini tak akan menghambat proses vaksinasi. Masyarakat juga tak perlu mengkhawatirkan kehalalan vaksin Covid-19. Mengingat situasinya saat ini dalam kondisi darurat. Penyelamatan nyawa manusia menjadi prioritas yang tak bisa ditawar," pungkas Bamsoet. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.