Sebelumnya
Ace mengimbau masyarakat, agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti. Termasuk, mengenai dana haji tersebut.
Kalau ada sesuatu yang meragukan, sebaiknya kita tabayyun (mencari kejelasan) termasuk juga soal dana haji ini.
"Kalau masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan. Tapi tentu nanti ada konsekuensi. Misalnya, tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur," papar Ace.
Baca juga : KPK Kembangkan Dugaan Pemberian Uang Dari Azis Syamsuddin Ke Penyidiknya
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Endang Maria Astuti juga mengatakan, dana haji tidak digunakan oleh pemerintah.
Jika akan digunakan, BPKH pasti akan menyampaikannya kepada DPR.
Endang pun mengimbau masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi dengan hoax terkait dana haji tersebut.
Baca juga : Asalkan Ada Datanya, Komisi I Siap Respons
"Insya Allah, Komisi VIII DPR akan memastikan dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan syariah Islam," ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menjelaskan, dana haji yang bersumber dari setoran pendaftaran haji sesuai amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh BPKH.
Setoran Rp 25 juta itu dikelola BPKH selama masa daftar tunggu. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.