Asalkan Ada Datanya, Komisi I Siap Respons

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi I DPR menyoroti isu Mr. M yang disebutsebut merupakan mafia alat utama sistem persenjataan (alutsista) di TNI oleh pengamat militer Connie Rakhudini Bakrie. Agar kasus ini terang benderang, Komisi meminta data-data soal itu untuk ditelusuri keberadaannya

“Ya Bu Connie ngomong saja, sebut saja orangnya siapa. Gentlewoman saja. Sampaikan datanya kepada Komisi I. Kalau tidak percaya kepada Komisi I, serahkan kepada KPK, Kejaksaan Agung, Puspom TNI (Pusat Polisi Militer TNI) biar diproses,” kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha di Jakarta, kemarin.

Tamliha tidak tahu persis benar atau tidaknya adanya Mr. M yang disebut-sebut merupakan mafia alutsista di TNI. Apalagi semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014 soal anggaran, DPR sudah tidak lagi berwenang dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga.

Baca juga : Kualifikasi Piala Dunia, Timnas Siap Habis-habisan

“Sejak keluarnya putusan MK itu, kami (DPR) hanya bisa sampai satuan dua. Tidak bisa lagi sampai satuan tiga. Jadi kami lebih banyak bahas programprogram (dengan mitra kerja). Soal alat dan barang apa yang dibeli kita nggak mengerti,” tegasnya.

Agar tidak menjadi fitnah dan hoaks, dia menyarankan Connie melaporkan langsung ke pihak terkait sepak terjang Mr. M dalam pengadaan alutsista. Komisi I DPR pun siap merespons laporan Connie asal menyerahkan data dan sosok sesungguhnya Mr. M ini.

Dengan demikian, tidak sekadar menjadi isu liar di publik yang tidak jelas penyelesaiannya. “Mr M itu kan banyak. Jadi biar jelas tidak menimbulkan fitnah dan hoaks. Dan tidak menjadi tuduhan tanpa dasar,” jelasnya.

Baca juga : Prabowo Minta Mafia Alutsista Diungkap, Connie Rahakundini Siap Blak-blakan

Soal pengadaan alutsista, sebenarnya kata Tamliha, merupakan pengadaan yang sudah lama. Ada pun untuk anggaran sekarang, lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan alutsista.

“Jadi rata-rata alutsista seperti Kapal Selam 402 itu kan (pengadaan) zaman Pak Harto. Sebagian besar. Kapal selam, pesawat F16, helikopter, pokoknya sebelum reformasi. Hanya beberapa yang setelah reformasi seperti Tank Leopard,” jelasnya.

Pesawat tempur Sukhoi dan kapal perang seperti KRI Bung Tomo, lanjutnya, dibeli zaman Pak SBY.

Baca juga : Komisi IV Harap Anggaran Kementan Ditambah Lagi

“Yang dibeli zaman Pak Jokowi itu cuma helikopter VVIP yang kemarin bermasalah. Tapi (anggaran) yang sekarang lebih banyak pemeliharaan saja,” ucapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.