RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti dana pembangunan kawasan Food Estate seluas 100 hektare sebesar Rp 600 miliar di anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) 2022. Nominal tersebut terbilang besar, mengingat pembangunan infrastruktur di kawasan itu bukan tanggung jawab Kementan.
Anggota Komisi IV Suhardi Duka mengatakan, anggaran Food Estate 100 hektare Rp 600 miliar itu berarti per hektare Rp 6 miliar.
“Apa yang mau ditanam? Alat apa yang mau dibangun di situ? Infrastruktur Food Estate kan di Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), bukan di (Direktorat) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP),” heran Suhardi dalam rapat kerja bersama pejabat eselon I Kementan terkait Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Tahun 2022 di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Baca juga : Uang Rp 1,56 Miliar Digunakan Matheus Joko Buat Kepentingan Ini...
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan Kementan hati-hati dengan alokasi anggaran Food Estate. Dia tidak ingin postur anggaran yang tidak tepat kemudian berimbas kepada persoalan hukum di kemudian hari.
“Hati-hati Pak. Ini kalau anggaran tidak jelas, memperbesar harga satuan hati-hati. Hukum kadang-kadang lemah tapi kadang kala tajam,” warning Suhardi.
Hal senada dilontarkan anggota Komisi IV DPR Edward Tannur. Menurutnya, Food Estate ini memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengejar swasembada pangan. Namun, harus dipikirkan juga bahwa dana yang digulirkan ini benar-benar efektif dan efisien.
Baca juga : Ini Alokasi Anggaran PEN Tahun Depan, Kesehatan Paling Besar
Apalagi jika anggaran digulirkan begitu saja ke masyarakat tanpa pendampingan dan pengawasan ketat. Yang terjadi malah digunakan di luar untuk itu. “Perlu kita lakukan evaluasi dan penanganan yang betul-betul mengena,” tegas politisi PKB asal Nusa Tenggara Timur ini.
Meski begitu, hasil pantauan di daerah pemilihannya di Sumba Tengah, kawasan Food Estate memang dinanti masyarakat.
“Saya tetap mendukung karena kita memang butuh pangan yang sangat besar sekali. Jangan kita swasembada pangan tapi akhirnya impor juga,” ucapnya.
Baca juga : Anggaran KPK Rp 256,9 M Dialihin Buat Penanganan Covid
Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan program kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDM) Kementan terkait pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi bidang pertanian sebesar Rp 16 miliar.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.