Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Rencana Pelonggaran PPKM

Mantan Direktur WHO Ingatkan, Angka Kematian Akibat Covid Bisa Terus Melonjak

Sabtu, 24 Juli 2021 13:37 WIB
Prof. Tjandra Yoga Aditama (Foto: Istimewa)
Prof. Tjandra Yoga Aditama (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Prof. Tjandra Yoga Aditama mengingatkan pemerintah, agar berhati-hati dalam melonggarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Seperti diketahui, dalam keterangan virtualnya pada Selasa (19/7), Presiden Jokowi telah memberikan sinyal pelonggaran PPKM pada 26 Juli 2021. Dengan syarat, jumlah kasus baru terus mengalami penurunan.  

Baca juga : 26 Juli, Jokowi Kasih Sinyal Pelonggaran PPKM Darurat, Syaratnya Kasus Turun Terus

"Besok tanggal 25 Juli 2021, kita akan memasuki hari terakhir PPKM yang sekarang sedang berjalan. Tentunya, akan diambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Terkait hal ini, setidaknya ada 5 pendapat yang mungkin dapat menjadi salah satu pertimbangan," kata Prof. Tjandra dalam keterangan yang diterima RM.id, Sabtu (24/7).

Pertama, dalam Situation Report per 21 Juli 2021, WHO menyebut Indonesia perlu melakukan pembatasan pergerakan (Public Health & Social Measures) dalam bentuk pembatasan sosial dan pembatasan pergerakan (movement restriction).  

Baca juga : Selama PPKM Darurat, Polda Metro Jaya Ungkap 6 Kasus Pemalsuan Surat PCR Dan Vaksin

Sehingga, sebelum memutuskan pelonggaran, Prof. Tjandra meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek.

Agar jumlah korban yang mungkin akan jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia, tidak bertambah banyak. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, pun tidak kewalahan.

Baca juga : Ingat Nih, Penimbun Obat Covid-19 Bakal Dipenjara

Sebab, kalau situasinya tidak terkendali, perekonomian pasti akan kena dampaknya. 

"Jangan sampai, pelonggaran diberikan karena alasan ekonomi. Lalu, situasi epidemiologi jadi memburuk. Bukan tidak mungkin, dampak ekonominya bisa menjadi lebih berat lagi," tandas mantan Direktur WHO Asia Tenggara ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.