RM.id Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Yohanna Murtika menepis rumor yang beredar bahwa partainya mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lolos menjadi parpol peserta Pemilu 2024.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menegaskan, Partai Garuda bukanlah partai baru dan memiliki basis massa kepemudaan di daerah-daerah.
Jadi, keberhasilan partainya meraih tiket Pemilu 2024, merupakan keringat kader membangun kembali kepengurusan di daerah.
“Ini keringat kader Partai Garuda. Kami bukan partai baru, verifikasi KPU sebelumnya kita lalui dengan baik juga di Pemilu 2019,” ujar Yohanna, kepada RM.id, Rabu (21/2).
Seperti Pemilu 2019, katanya, Partai Garuda tampil dengan kesederhanaan. Tidak banyak melalukan sosialisasi baik itu ke media apalagi baliho-baliho raksasa di daerah sebagai penegasan keberadaan partai politik.
Pun, partainya tidak banyak memiliki tokoh populer dan artis untuk mendongkrak popularitas. Partai Garuda, katanya, bergerak dengan para aktivis kepemudaan maupun mahasiswa. Langsung ke basis-basis massa dan menghidupkan kepengurusan yang memang sudah terbangun sebelumnya.
Baca juga : Pastikan Harga Pangan Stabil Di Nataru 2023, Ganjar Terus Gencarkan Operasi Pasar
“Jadi kita pakai cara itu untuk lolos. Kita bersyukur rakyat menyambut baik Partai Garuda,” katanya.
Partai Garuda, katanya, tidak ambil pusing dengan rumor yang beredar di masyarakat. Saat ini, partainya tengah fokus bersiap memenangkan Pemilu 2024. Harapannya, hasil pesta demokrasi kali ini jauh lebih baik ketimbang pesta demokrasi perdana lalu.
“Harapan kami, bisa masuk ke Senayan, agar lebih leluasa memperjuangkan amanat rakyat di basis-basis massa kami,” pungkasnya.
Seorang Anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengungkap dugaan ancaman dari Komisioner KPU RI Idham Holik agar Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Komisioner KPUD yang menolak disebutkan namanya itu menyebutkan bahwa Idham mengancam bakal memasukkan seluruh petugas KPUD Kabupaten/Kota ke rumah sakit jika tidak melaksanakan instruksi komisioner KPU provinsi dalam verifikasi faktual partai peserta pemilu.
Belakangan, geger rumor ini berawal dari pernyataan salah satu Komisioner KPUD saat rapat konsolidasi Nasional KPU dengan KPUD se-Indonesia, di Ancol, Jakarta, Senin (19/20). KPUD yang enggan menyebut identitasnya ini mengaku diancam KPU Pusat.
Baca juga : Dubes Jerman Ina Lepel Peringati Hari HAM Internasional
Ancaman itu, diduga datang dari Komisioner KPU Idham Holik agar KPUD meloloskan Partai Garuda, Partai Gelombang Rakyat (Gelora), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menjadi peserta Pemilu 2024. Jika tidak, KPUD tersebut akan dibawa ke rumah sakit.
"Salah satu anggota KPU RI mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan. Atau nanti akan dimasukkan ke rumah sakit," katanya.
"Kita diperintahkan untuk meng-MS-kan (meloloskan) semua, kabupaten/kota ini di kabupaten/kota walaupun mereka tidak memenuhi syarat," tambahnya.
Sontak, Idham langsung menepis tudingan tersebut. Menurutnya, pihaknya memberikan arahan agar KPU di daerah melaksanakan instruksi sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan KPU pusat. Utamanya, soal mekanisme verifikasi faktuan parpol peserta Pemilu 2024.
Sebab, kata Idham, beberapa KPU tingkat provinsi dan kabupaten masih ada yang belum mengikuti arahan sesuai SE.
“Konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus, maksudnya tidak disiplin melaksanakan SE itu dan ada SE nya. Dan tidak ada konteks memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat," katanya.
Baca juga : Pengamat: Wajar Ada Dinamika Pencapresan Di Internal KIB
Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU, Mochammad Afifuddin menceritakan pihaknya juga mendapatkan somasi dari anggota KPUD atas dugaan manipulasi data cerifikasi faktual Partai Gelora, Garuda, dan PKN.
"Sudah kita jawab (surat somasinya)," ujar Afif di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Senin (19/12).
Afif memastikan, pihaknya tidak melakukan intervensi kepada KPUD. "Kita pastikan jajaran kita kalau punya masalah, di divisi hukum pengawasan yang akan melakukan pemeriksaan pada jajaran kita," katanya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.