RM.id Rakyat Merdeka - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menepis pendapat eks Plt Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bali yang menganalogikan Partai Ka’bah sebagai organisasi kelas kampung, karena mengganti kepengurusan di daerah tanpa pemberitahuan. Penggantian itu, semata rotasi biasa.
"Nggak relevan sama sekali dengan apa yang disampaikan. Saya adalah penggantinya, sebagai Plt DPW Bali yang baru," ujar Ketua DPP PPP, Yunus Razak, kepada RM.id, Jumat (12/7/2024).
Pernyataan ini, merupakan reaksi eks Plt DPW PPP Bali Idy Muzayyad yang diganti oleh pimpinan pusat melalui Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
Idy tidak terima diganti dan menganalogikan PPP seperti organisasi kelas kampung. Sebagai Plt DPW PPP Bali yang baru, Yunus mengungkapkan pergantian posisi jabatan Plt di tingkat propinsi adalah hal yang biasa jika tugasnya dianggap sudah selesai.
Baca juga : Relevansi Lembaga Manajemen Pemerintahan di Era Prabowo-Gibran
Terlebih, pergantian jabatan posisi ini statusnya Pelaksana Tugas (Plt). Artinya, siapa saja bisa diposisikan oleh keputusan pusat untuk kepentingan partai.
"Plt itu, ditanda tangani oleh Plt Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Jadi ya sudah, tidak perlu dibesarkan," katanya.
Diceritakannya, pergantian Plt Ketua dan Sekretaris di PPP justru berawal dari permintaan 8 dari 9 seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk melakukan evaluasi terhadap kunerja pengurus DPW PPP Bali. Terlebih, saat ini adalah waktu krusial untuk memenangkan Pilkada Serentak, termasuk di Bali.
"Jadi biasa saja, nggak ada gejolak di bawah. Karena Plt, saya juga bisa kapan pun diganti. Saya, ditugaskan untuk memenangkan Pilkada, dan mengamankan kebijakan DPP," terangnya.
Baca juga : Atasi Air, Menteri Sandi: Pemanfaatan Teknologi Pengelolaan Air Perlu Dilakukan
Menurutnya, kepemimpinan Plt. Ketum PPP Mardiono sudah berhitung matang ihwal komposisi skuad PPP di daerah. Pasalnya, ini adalah tugas berat partai untuk kembali membangun semangat juang partai menuju Pilkada yang sebelumnya, di Pileg 2024 partai ini terpental dari Senayan.
Sebelumnya, eks Plt Ketua DPW PPP Bali Idy Muzayyad mengungkapkan tidak mengetahui pemecatan atas dirinya. Idy mengaku mendapat informasi pemecatan terhadap dirinya melalui media sosial (medsos). Dia pun menyindir partainya sebagai organisasi kelas kampung.
"PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja, organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya," kata Idy, kemarin.
Berembus isu pemecatan tersebut dilakukan lantaran Idy tidak mendukung Mardiono untuk menjadi ketua umum saat Muktamar PPP. Namun, Idy membantah hal itu.
Baca juga : Wapres Canangan Gerakan Literasi Desa dalam Peringatan HUT ke-44 Perpusnas
"Waallahu'alam. Dukung untuk apa kan maju saja belum tentu," ujarnya.
Dia juga menyesalkan tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan pergantian kepengurusan DPW Bali itu. "Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi," imbuhnya.
Sontak, Idy bersama Plt Sekretaris DPW PPP Bali M Thobahul Aftoni telah mendatangi kantor DPP PPP di Jakarta pada Rabu (10/7/2024). Mereka menyampaikan keberatan atas pemecatan tersebut dan meminta agar status kepengurusannya dikembalikan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.