Dark/Light Mode

Relevansi Lembaga Manajemen Pemerintahan di Era Prabowo-Gibran

Kamis, 27 Juni 2024 07:45 WIB
Prof. Dr. Ermaya Suradinata
Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam konteks pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, relevansi lembaga manajemen pemerintahan hasil reformasi masih sangat signifikan. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah membangun berbagai ­lembaga yang bertujuan me­ningkatkan ­transparansi, akun­tabilitas, dan efisiensi pemerintahan.

Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Keberadaan dan kinerja lembaga-lembaga ini tetap vital dalam pemerintahan baru untuk mendukung agenda reformasi yang diusung Prabowo-Gibran.

Bersamaan pula pening­katan kualitas birokrasi menjadi fokus penting dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Lembaga seperti Komisi Aparatur ­Sipil Negara (KASN) memiliki ­peran krusial dalam mendukung ­agenda pemerintahan untuk meningkatkan profesio­nalisme dan efisiensi birokrasi.

Baca juga : Geopolitik Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan NKRI

­Se­ba­gai lembaga yang mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil ­Negara (ASN), KASN harus memastikan bahwa proses rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan pada koneksi politik atau kepentingan pribadi.

Meritokrasi dalam manajemen ASN harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk men­ciptakan birokrasi yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, banyak lembaga reformasi masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan finansial yang menghambat upaya peningkatan kualitas biro­krasi. Tanpa sumber daya yang memadai, lembaga-lembaga ini sulit menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam menyediakan dukungan yang diperlukan sangatlah penting. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus berkomitmen menyediakan dukungan yang memadai agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi secara optimal. Dukungan ini mencakup alokasi anggaran yang cukup, rekrutmen tenaga ahli yang kompeten, serta pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Baca juga : SIM Keliling Jakarta Rabu 19 Juni, Hadir Di 5 Lokasi

Dengan demikian, lembaga-lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, memastikan bahwa setiap pegawai negeri memiliki kemampuan dan integritas yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat dengan profesionalisme tinggi. Investasi dalam pelatihan, teknologi, dan infrastruktur juga sangat penting untuk memperkuat kemampuan lembaga-lembaga ini dalam melaksanakan tugas mereka dengan efisien.

Peningkatan kualitas birokrasi melalui dukungan yang memadai dan investasi strategis, akan menjadi landasan penting bagi keberhasilan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan memperkuat lembaga-lembaga manajemen pemerintahan dan memastikan bahwa ASN bekerja berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi, maka pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menciptakan birokrasi yang lebih ­profesional, efisien, dan responsif.

Dari itu pengawasan pela­yanan publik menjadi prioritas. Penguatan lembaga ­seperti ­Ombudsman menjadi sangat ­relevan. Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik, serta ­memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat ditangani secara efektif dan transparan. Dalam konteks pemerintahan baru, pening­katan kapasitas dan efektivitas Ombudsman akan mendukung upaya pemerintah untuk menye­diakan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif ­ter­hadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga : Peran Vital DPD RI Dalam Renstra Semesta

Begitu pula reformasi biro­krasi dan lembaga-lembaga pengawasan yang dibangun selama era reformasi harus tetap dijakdikan fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an telah menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk mengawasi kinerja pemerintahan dan mencegah korupsi. Lembaga-lembaga seperti KPK, KASN, dan Ombudsman telah menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.