Sebelumnya
Dia pun mengungkapkan, banyak tokoh asal Minang yang saat ini menjabat di TNI dan Polri berkat bantuan Kiemas. "Bisa ditanyakan ke Pak Doni Monardo Kepala BNPB, dan Pak Boy Rafly Kepala BNPT, para menteri maupun kepala lembaga, dan lainnya," kata pria yang juga Wakil Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Karena itu, Arteria mengaku sedih, bila kemudian Puan dihujat. Anggota Komisi III DPR ini meminta warga Minang menahan diri, tidak terpecah akibat pernyataan Puan. "Kita harus belajar, bagaimana suku-suku lain mencoba menjaga anggota sukunya satu sama lain, saling melindungi, saling menjaga, dan mengedepankan persatuan untuk kemajuan bersama," imbuhnya.
Pembelaan juga datang dari Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman. Menurutnya, Puan tidak bermaksud menyakiti orang Minang. Pernyataan itu tak lebih dari instruksi kepada kader banteng agar memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, pernyataan itu sebenarnya muncul saat rapat internal.
Baca juga : Siapkan Benteng Pertahanan Di Semua Daerah Perbatasan
Salah satu agenda rapat virtual saat itu adalah mengumumkan pasangan kepala daerah yang akan diusung PDIP pada Pilkada 2020 di Indonesia termasuk di dua kota, 11 kabupaten dan tingkat provinsi di Sumbar. Yakni calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar beserta calon kepala daerah di Kabupaten Solok, Tanahdatar, dan Pesisir Selatan beserta sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
“Mbak Puan sebenarnya tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDI Perjungan di Sumatera Barat, untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila, terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang," ungkap Alex.
Dia mengatakan, rumusan Pancasila dari Bung Karno merupakan keanekaragaman ajaran agama, budaya, dan adat istiadat Nusantara, termasuk dari Ranah Minang. Salah satu butir Pancasila yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, terangkum dalam Sila ke-4 yang berbicara tentang musyawarah dan mufakat.
Baca juga : Laporan Paling Banyak Dari Warga Surabaya
Alex pun meminta masyarakat Sumbar memahami suasana kebatinan rapat internal partai yang digelar secara terbuka itu. “Ranah Minang adalah bumi Pancasila. Tidak mungkin memisahkan Pancasila dan Minangkabau beserta tokoh-tokohnya terhadap perjalanan bangsa ini,” cetusnya.
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, sikap PDIP seperti itu justru akan membuat persoalan ini akan berlarut-larut. "Ini bisa berkepanjangan polemiknya. Kan pilkada-nya aja Desember. Pasti digoreng terus sampai pilkada," ulasnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Menurut Hendri, keliru jika mengkampanyekan Puan memiliki darah Minang bisa menyelesaikan ini. Seharusnya, jika menganggap dirinya negarawan, Puan lebih baik minta maaf langsung ke orang Minang. Terlebih warga Sumbar terkenal keramahtamahannya.
Baca juga : Pakai Masker Gampang, Cuci Tangan Mudah, Yang Susah Jaga Jarak
Pendiri lembaga survei Kedai Kopi ini menganggap penting persoalan Puan dan Sumbar. Mengingat, jabatan Ketua DPR yang saat ini melekat. Bahkan lebih penting lagi, bahwa persoalan ini salah satu ujian Puan sebagai suksesor Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.
"Ini kan juga mengangkut siapa yang akan menggantikan Megawati nantinya. Kalo Puan gak cepat selesaikan, bisa saja PDIP justru ke Prananda Prabowo. Kalo masalah beginian saja gak bisa diselesaikan sama Puan. Sudah minta maaf. Orang Ketua DPR, datanglah ke sana, Sumbar," pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.