Laporan Paling Banyak Dari Warga Surabaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 621 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. 

Dari jumlah itu, paling banyak pengaduan dari Surabaya. Data itu dihimpun sejak awal tahun hingga 3 Juli. 

Pengaduan itu diterima KPK melalui platform Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga). 

“Dari 621 laporan, pengaduan paling banyak karena tidak menerima bansos sebanyak 268 laporan. Padahal, mereka merasa sudah melakukan pendaftaran,” ungkap Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding di Jakarta, kemarin. 

Baca juga : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dongkrak Ekonomi Rakyat

Kemudian pengaduan lainnya, 66 laporan pengaduan bantuan tidak dibagikan kepada penerima bantuan, sebanyak 47 laporan pengaduan bantuan dana yang jumlahnya kurang dari yang seharusnya, dan 31 laporan pengaduan nama ¬penerima bansos fiktif. 

Selain itu, 7 laporan pengaduan penerima menerima bansos lebih dari satu, 6 laporan pengaduan bansos berkualitas buruk, 5 laporan pengaduan penyaluran salah sasaran, dan 191 laporan pengaduan berbagai topik. 

Ratusan laporan itu, kata Ipi, ditujukan kepada 205 pemerintah daerah (Pemda) dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemkot). 

“Laporan paling banyak berasal dari Surabaya sebanyak 24 laporan. Kemudian disusul, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah 17 laporan, Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan,” katanya. 

Baca juga : Bareskrim Tangkap Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Dana Perbankan

Menurut Ipi, sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor. 

Dia menyampaikan, untuk masyarakat yang ingin mengadukan keluhan penyaluran bansos dapat mengakses platform JAGA melalui situs Jaga.ID. 

Dia mengimbau masyarakat berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah di dalam menanggani Covid-19. Untuk yang ingin mengetahui informasi tentang perubahan APBD 2020 bisa mengakes fitur modul Jaga Anggaran. 

Kemudian, terkait layanan kesehatan bisa mengakses fitur pengecekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada modul JAGA Kesehatan. Ipi mengatakan, pihaknya terus melengkapi fitur dan konten pada Jaga. 

Baca juga : Terawan Terbitkan Protokol Kesehatan Perjalanan di Bandara dan Pelabuhan, Ini Isinya

“Untuk mengawal anggaran di daerah, masyarakat bisa akses Jaga Anggaran/Lewat fitur itu ¬kita bisa mencermati realisasi anggaran pemerintah daerah hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19,” katanya. 

Dia menambahkan, JAGA merupakan platform pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK pada Desember 2016. Mengusung tagline “Open Government, Empowering Citizen,” JAGA, mendorong partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada transparansi informasi dan data yang terkait pelayanan publik. [QAR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.