Sebelumnya
Juliari disebut menerima uang fee dari rekanan proyek bansos sembako. Fee disepakati Rp 10 ribu dari setiap paket bansos yang bernilai Rp 300 ribu.
Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, terkumpul fee senilai Rp 12 miliar. Sementara untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar.
Kasus Juliari ini membuat kata kunci PDIP jadi trending topic di Twitter, selain, “Mensos Juliari” dan “17 Miliar”. Warganet ramai-ramai menyindir partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
Akun resmi PDIP jadi sasaran sindiran dan kritikan. Sebagian pengguna menyindir dengan mengunggah foto pemain Manchester United (MU) Anthony Martial saat melakukan selebrasi setelah mencetak gol.
Baca juga : KPK Usut Pihak Yang Bantu Nurhadi Buron
Julukan MU adalah setan merah. “Hattrick setan merah. Dengan Skor 30 untuk kemenangan KPK. PDIP berhasil mencetak hattrick korupsi dalam tempo kurang dari 2 minggu. Satu menteri dan 2 orang kepala daerah berhasil dijaring oleh KPK,” kata Eko Djonzhi.
“Memberikan kekuasan pada PDIP itu ibarat ngasih ayam goreng ama kucing, makannya lahap abis ampe tulang-tulangnya,” cuit akun @_doncor leone_78. "Nggak juga sih Mas. Periode 2004 -2014 periode Demokrat berkuasa korupsinya juga banyak. Jadi sama saja,” balas akun @setyokuswoyo.
“Partai manapun yang berkuasa tetap aja seperti ini bro. Partai yang berlabel Islam juga nggak luput dari korupsi,” timpal @DefitsoKoto.
Cendekiawan Muda Nahdlatul Ulama (NU) Akhmad Sahal ikut berkicau. Kata dia, saat dicokok KPK, Juliari masih sebagai pengurus partai. “Ketika mereka berdua melakukan aksi korupsi, yg pastinya berlangsung cukup lama, masa sih pimpinan partainya ga tahu menahu?” kicau @sahal_AS.
Baca juga : Menteri & Pejabatnya Tersangka, Kemensos Pastikan Bantuan Sosial Jalan Terus
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang simultan dilakukan KPK. “Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Atas beberapa OTT terhadap kadernya, Hasto mengatakan, PDIP terus menerus mengingatkan agar kader tak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi korupsi. Ia mengatakan, prinsip anti korupsi selalu ditanamkan dalam berbagai kegiatan partai. Misalnya di sekolah partai untuk calon kepala daerah. “Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi,” kata Hasto.
Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, kasus Juliari berdampak buruk pada pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, Kementerian Sosial adalah kementerian yang bersinggungan langsung dengan rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi.
Selain ke pemerintah, Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini mengatakan, PDIP bakal ikut tercoreng. Soalnya, PDIP identik dengan jargon wong cilik.
Baca juga : Hari Ini Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo Hartanya Rp 5,4 M
Kasus Juliari dinilai bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat pada PDIP. “Selain itu, Juliari juga menampar keras PDIP dan Megawati yang kerap berteriak sebagai partainya wong cilik. Partai wong cilik korupsi dari jatah wong cilik,” kata Hendri, kemarin. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.