Sebelumnya
Jadi, tegas Jayadi, naik atau turunnya elektabilitas PDIP tergantung kinerja Jokowi. "Kalau kinerja Presiden dinilai positif oleh masyarakat, dampak positifnya juga terasa bagi PDIP. Kalau negatif, dampaknya juga negatif kepada PDIP," bebernya.
LSI mencatat, sampai saat ini, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih baik. Di Januari 2021, tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi masih di kisaran 70 persen. “Wajar kalau elektabilitas PDIP juga masih baik. Selain itu, ada tren perbaikan ekonomi sehingga berpengaruh positif kepada Presiden dan kepada partainya," papar jebolan UIN Jakarta itu.
Mengenai kasus korupsi yang menimpa kader PDIP, Djayadi melihat, publik cepat lupa. Terlebih lagi, yang terseret kasus itu bukan sosok pucuk pimpinan partai.
Baca juga : Banteng Tak Akan Nanduk Banteng
Senada dengan Djayadi, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, PDIP masih diamankan Jokowi. "Masyarakat itu memilih partai biasanya suka dengan tokohnya. Di PDIP ada Pak Jokowi dan Bu Mega. Gerindra misalnya Pak Prabowo," terang Qodari, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Masalah korupsi, lanjutnya, memang menghambat elektabilitas. Tapi tidak signifikan. Kecuali ketua umum partai atau korupsi berjamaah. Misalnya, Luthfi Hasan Ishaaq di PKS, Romahurmuziy di PPP, atau Anas Urbaningrum di Demokrat. "Nah ini bisa menurunkan suara," pungkasnya.
Nurdin Bukan Kader PDIP
Soal Nurdin Abdullah yang ditangkap KPK, politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno menyatakan, Nurdin bukan kader. PDIP memang mengusung Nurdin di Pilkada Sulsel 2018 karena memiliki visi dan misi yang sama.
Baca juga : Wapres: Dana Wakaf Jangan Hanya Untuk Tempat Ibadah, Tapi Juga Pemberdayaan Fakir Miskin
"Kalau tidak salah, Nurdin pernah ikut sekolah calon kepala daerah (Cakada) yang kami adakan," ungkap anggota Komisi XI DPR itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Meski demikian, Hendrawan memastikan, sekolah Cakada bukan untuk menisbatkan seseorang sebagai kader PDIP. "Sekolah Cakada beda dengan kaderisasi, seperti sekolah kader utama,” tandas legislator bergelar profesor ketika ditanya kartu tanda anggota (KTA) Nurdin di PDIP.
Politisi PDIP, Aria Bima mengaku tidak mengenal sosok Nurdin. "Belum tahu (ada tidaknya KTA Nurdin di PDIP). Saya juga tidak pernah kenal," aku Wakil Ketua Komisi VI DPR, itu kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.