Sebelumnya
Menurunya, masih banyak persoalan yang lebih urgent dan mesti dibahas terlebih dahulu di legislatif. Di antaranya, revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Covid-19. Lalu, pembahasan mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan aturan mengenai kawasan tanpa asap rokok di Ibu Kota.
“Saya hanya bertanya, mengapa cepat banget? Hal lain masih banyak, lebih mendesak, kok enggak dibahas,” jelasnya.
Baca juga : DPR Berikan Apresiasi Kepada Pemerintah Papua Dan Papua Barat
Syarif menuding, proses penjadwalan rapat paripurna itu hanya akal-akalan Bamus. “Undangan rapat Bamus agendanya tidak tercantum tentang interpelasi. Itu kan jadi akal-akalan,” tandasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi menilai, penetapan jadwal rapat paripurna usulan hak interpelasi tidak sesuai prosedur. Sebab, proses penjadwalannya disisipkan diam-diam dalam rapat Bamus dan tidak diagendakan secara tegas.
Baca juga : KPK Usut Aliran Duit Korupsi Pembangunan Gereja King Mile Papua
“Kan surat undangan di Bamus, pimpinan sebagai wakil kolektif kolegial itu selalu paraf. Ketika diparaf, kita melihat agendanya. Itu nggak ada agenda interpelasi di Bamus itu,” jelasnya.
Semesatinya, jelas Suhaimi, pembahasan jadwal rapat paripurna mengenai usulan hak interpelasi tentang Formula E dijadwalkan di agenda lain, bukan disisipkan dalam rapat Bamus. “Apa salahnya kita bikin undangan baru lalu diedarkan dulu, di situ kita temukan sikap politiknya,” tandasnya. [SSL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.