RM.id Rakyat Merdeka - Setelah sepekan lebih menahan diri, keluarga besar PDIP akhirnya mengutarakan suasana kebatinannya usai Gibran Rakabuming Raka dipilih Prabowo Subianto menjadi Cawapres. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, banteng sedih dan terluka perih karena merasa telah ditinggalkan Presiden Jokowi dan keluarga.
Di Pilpres 2024, PDIP dan Jokowi berpisah jalan. PDIP mengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedang Jokowi memberikan restu kepada putra sulungnya, Gibran menjadi Cawapres Prabowo.
Hasto blak-blakan, kondisi ini membuat PDIP sedih dan terluka hati. “PDI Perjuangan dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” ucap Hasto, dalam keterangan resminya, Minggu (29/10/2023).
Dia melanjutkan, di akar rumput PDIP, seperti anak ranting dan ranting, sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak menyangka mereka ditinggalkan Jokowi, kader yang tumbuh dan berkembang di dunia politik melalui PDIP. Padahal, selama ini PDIP memberikan segalanya ke Jokowi.
“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun, kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, tapi ternyata itu benar-benar terjadi,” ucapnya.
Selama ini, PDIP memang telah memberikan banyak jalan ke Jokowi dan keluarga. Untuk Jokowi, total lima kali diusung PDIP. Dua kali menjadi Wali Kota Solo, satu kali menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan dua kali menjadi Presiden. Lalu, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusung menjadi Wali Kota Solo. Selanjutnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution, diusung menjadi Wali Kota Medan. Namun, di Pilpres 2024, Jokowi merestui Gibran maju sebagai Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang sebelumnya diawali dengan gugatan usia minimum Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Hasto, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja memenangkan Jokowi dan keluarga di lima Pilkada dan dua Pilpres. Semua usaha itu dilakukan sebagai wujud rasa sayang PDIP ke Jokowi.
Baca juga : Ditinggalkan Jokowi Dan Keluarga, Banteng Terluka Dalam
"Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Mohamad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, dan lainnya beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," lanjutnya.
Hasto percaya, Indonesia adalah negeri yang rakyatnya bertakwa kepada Tuhan YME. Negeri yang sangat mengedepankan moralitas, nilai kebenaran, dan kesetiaan. Sehingga, ia menilai, yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Gibran sebenarnya adalah political disobedience atau pembangkangan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.
"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," sesalnya.
Sayangnya, kata Hasto, pembangkangan terhadap konstitusi ini seakan-akan mendapat dukungan dari sejumlah elite partai politik, yang beberapa di antaranya mengaku melakukannya dengan terpaksa. "Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life-time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ungkapnya.
Jebolan program doktoral Universitas Pertahanan ini berharap, awan gelap demokrasi ini segera berlalu. "Rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," tegas dia.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga tampak begitu terluka dengan sikap Jokowi dan keluarga. Khusus untuk Gibran, dia menganggap sudah bukan bagian dari PDIP lagi.
"Secara konstitusi partai, secara aturan partai, Mas Gibran telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai," tegas Basarah.
Baca juga : Peluang dan Tantang AI di Dunia HR Perusahaan
Menanggapi hal ini, Gibran tetap santai. Wali Kota Solo itu mengaku tak mempermasalahkan sikap PDIP dan perkataan Basarah tersebut. "Ya monggo biar beliau yang menilai," ucap Gibran.
Kritik Untuk Jokowi dan Keluarga
Budayawan sekaligus wartawan senior Goenawan Mohamad turut bersuara dengan langkah Jokowi tersebut. Dia menilai, demokrasi saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak menyenangkan. Pasalnya, tatanan hukum telah dirusak MK di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang mengubah batas usia Capres-Cawapres.
“Kalau MK merusak, maka kepercayaan orang kepada wasit yang tidak memihak akan hilang. Kalau kepercayaan hilang, maka konflik tidak bisa diatasi dengan damai,” ucap GM, sapaan Goenawan Mohamad, dalam diskusi beranda politik bertemakan 'Demokrasi dan Ancaman Terhadapnya', Sabtu (28/10/2023).
GM mengaku kecewa dengan kondisi demokrasi saat ini. Dia pun melihat respons masyarakat sangat luar biasa dari kondisi yang terjadi. "Sudah jelas saya kecewa dan saya sudah menulis. Melihat itu, respons dari masyarakat luar biasa,” sambungnya.
Hal yang sama disampaikan budayawan asal Yogyakarta Butet Kartaredjasa. Dia mengaku menangis dengan langkah politik Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. "Saya itu menangis, betul-betul menangis," akun Butet.
Sebelumnya, Butet adalah pendukung Jokowi. Dia rela habis-habisan membela Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Sebab, seniman berjuluk Raja Monolog itu meyakini Jokowi merupakan sosok amanah. Mau bekerja melayani rakyat dan peduli terhadap kebudayaan.
Sedangkan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Hamid Awaludin menyerukan kepada semua pihak untuk tidak mengikuti jejak politik Jokowi dan keluarganya. Hamid bilang, ada yang keliru dari definisi politik yang menjadi pegangan Jokowi. Terlebih, alasan Jokowi yang berulang-ulang menyebut pemimpin dipilih oleh rakyat. Padahal, sebelum seorang pemimpin dipilih rakyat, pemimpin tersebut telah disiapkan para elite partai politik.
Baca juga : Pengamat: PHR Konsisten Terapkan GCG
"Sebelum dipilih rakyat, ada orang yang ditawarkan ke rakyat. Proses menawarkan ini yang acap kali persoalkan. Apakah kemunculan seseorang ini melalui mekanisme atau tidak," ucap Hamid, seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.
Melihat hal ini, parpol anggota KIM angkat bicara. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan, pencalonan Gibran merupakan keputusan bersama koalisi KIM, bukan karena Jokowi mengetahui kartu truf pimpinan parpol KIM.
"Penentuan nama Mas Gibran adalah solusi objektif dan menjadi kebutuhan kolektif dari seluruh partai politik di Koalisi Indonesia Maju," ucap Viva, Minggu (29/10/2023).
Ketua DPP Golkar Dave Laksono menyatakan hal yang sama. "Pilihan kepada Prabowo-Gibran murni berdasarkan keyakinan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik," ucap Dave.
Sementara, Demokrat menegaskan, tudingan Hasto tidak berdasar. Demokrat belum pernah sekalipun berada pada posisi tidak otonom. Apalagi tersandera dalam penentuan Capres dan Cawapres. "Jangan-jangan PDIP yang tersandera," sindir Ketua DPP Demokrat Kamhar Lakumani.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Senin (30/10), dengan judul “Hasto: Banteng Sedih, Terluka Perih”.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.