Kritik Pedas Jadi Jamu Sehat Untuk Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi tak pernah mempermasalahkan kritikan yang disampaikan pers pada Pemerintah. Jokowi justru senang dan berterima kasih. Sebab, kritik dari pers ibarat jamu yang menyehatkan Pemerintah.

Jokowi membeberkan, selama ini bermacam-macam kritikan datang ke Pemerintah. Ada yang halus, ada yang samar-samar, ada juga yang to the point. Ada juga yang keras dan pedas.

“Kritik pers kadang ada yang offside, tapi nggak apa-apa,” ucap Jokowi, saat memberikan sambutan jelang pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Jokowi memastikan, semua kritik pers tersebut tidak masalah baginya. Semuanya ditampung dan diterima dengan baik. "Semua tetap menjadi jamu sehat dan energi tambahan bagi Pemerintah," ungkap Jokowi.

Kepala Negara menaruh harapan besar kepada PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia untuk menjaga profesionalitas media mengawal rakyat mendapatkan pemberitaan yang otentik, berkualitas, dan berimbang, tanpa adanya tarik-menarik dari kepentingan apa pun.

Baca juga : Polusi Udara Di Jakarta Pagi Ini Belum Sehat, Palembang Berbahaya

“Mestinya, berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, yang sensasional. Karena itu justru memicu penyebaran hoaks,” imbuhnya.

Dalam laporan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kepadanya, penyebaran hoaks masih sangat masif. “Saat ini ada 11 ribu hoaks yang bertebaran,” terangnya.

Jokowi juga mengingatkan kepada semua insan pers di Indonesia untuk memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam memproduksi berita. “Inilah nilai plus dari media dan pers. Inilah kelebihan media dan pers dibandingkan citizen journalism. Sekali lagi, jangan terpancing bersaing karena viral. Jangan terpancing karena yang penting viral, heboh," pesan mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi mengetahui, industri media saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kemajuan digital menjadi tantangan serius yang harus dihadapi industri media. Namun, hal semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Semua negara merasakan hal yang sama, dan parahnya kemajuan teknologi ini tidak bisa dihentikan.

Jokowi menerangkan, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India, 9-10 September 2023, enam negara berbicara secara khusus mengenai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Jokowi menangkap sinyal bahwa ada ketakutan dari sejumlah negara terhadap AI. Mirisnya lagi, regulasinya selalu terlambat.

Baca juga : Jokowi: Kritikan Pers Ibarat Jamu Sehat Dan Energi Tambahan Bagi Pemerintah

Dalam industri media, AI menjadi ancaman serius. Mengingat, kecanggihannya dapat menggantikan peran manusia dalam membuat naskah, skrip, dan narasi. Bahkan, AI sudah bisa membawakan berita.

"Sebab itu, payung besar regulasi tentang transformasi digital memang harus dibuat dengan lebih holistik. Industri kreatif harus dipayungi, UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital. Ini yang sedang dikerjakan Pemerintah," terang Jokowi.

Mantan Wali Kota Sola ini melanjutkan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait Publisher Rights (Hak Penerbit) akan segera rampung. Awalnya, Jokowi mengira penyusunan ini akan cepat. Namun, proses penggodokan draf Perpres yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini memakan waktu yang cukup lama.

“Dulu saya bilang, paling sebulan selesai. Kita kerjakan siang malam. Namun, dalam praktiknya, sangat rumit. Yang ini iya, yang ini nggak. Yang ini mau, yang ini nggak mau. Nggak rampung-rampung,” bebernya.

Jokowi menyebut, titik temu antara pemangku kepentingan sudah mulai terlihat. “Insya Allah ini cepat selesai. Saya tahu, ini menjadi concern bagi media dan pers,” ucapnya.

Baca juga : KAI Group Raih Tiga Penghargaan, Raden Agus: Cambuk Untuk Lebih Baik

Khusus untuk pelaksanaan Kongres PWI yang digelar di Bandung, Jokowi menawarkan para peserta naik kereta cepat. Jokowi menyatakan, menggunakan Whoosh merupakan langkah yang efektif untuk pergi ke Bandung. Buktinya, perjalanan dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang hanya 29 menit, ditambah 13 menit jarak ke feeder. "Saya tawarkan naik kereta cepat, yang di daerah kan pasti pengen,” ucapnya.

Jokowi juga menawarkan, pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 digeser dari Solo ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Tapi, Ketua PWI Solo jangan menyampaikan HPN ditarik ke IKN, nanti wali kotanya marah dengan saya," seloroh Jokowi, disambut gelak tawa.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Selasa (26/9), dengan judul “Kritik Pedas Jadi Jamu Sehat Untuk Pemerintah”.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.