RM.id Rakyat Merdeka - Cawapres 03 Mahfud MD angkat bicara soal pernyataan Capres 03 Ganjar Pranowo, yang memintanya mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Sebagaimana disampaikan Ganjar di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar menilai ada potensi konflik kepentingan, jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini, adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya, pada saatnya yang tepat nanti, pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," papar Mahfud di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Saat penutupan acara Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Mahfud mengaku sudah membacakan pernyataan yang berisi ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi, yang telah mengangkatnya 4,5 tahun lalu sebagai Menko Polhukam.
Mahfud percaya, Jokowi punya niat baik untuk rakyat, ketika mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
"Sekarang pun, saya bersedia bersama Mas Ganjar, untuk melanjutkan tugas-tugas. Karena menurut saya, Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Dan saya sudah memberikan isyarat itu," tutur Mahfud.
Baca juga : Bertemu Bupati Gunung Kidul Di Kediaman Pribadi, Kaesang: Nggak Ngomong Politik
Namun, Mahfud memastikan, tidak mengambil keputusan mundur sekarang. Pertama, itu tidak dilarang.
"Dulu, yang tidak dilarang itu menteri, terus pejabat pusat. Menjelang Pilpres, ditambah lagi aturannya, bahwa wali kota pun tidak harus mundur. Aturannya ditambah. Padahal, itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi, tidak apa-apa," beber politisi kelahiran Kabupaten Sampang, Madura, 13 Mei 1957 itu.
Kedua, Mahfud mengaku ingin memberi contoh. "Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk, pasti selesai tak sampai seminggu di meja saya. Meskipun saya Cawapres," paparnya.
Selain itu, Mahfud juga meminta kepada pemerintah yang kenal baik dengannya, agar tidak menjemput atau melayani dirinya, bila ada kunjungan ke daerah.
Sebab, Mahfud tak mau menggunakan jabatannya untuk memakai fasilitas pemerintahan.
"Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah. Jangan mau diantar, jangan mau didampingi. Hanya minta pengamanan saja kepada Polri," ujar Mahfud.
Baca juga : Kiai dan Lora se-Madura Deklarasi Dukung Kemenangan Golkar
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku, banyak memiliki teman baik di daerah, yang sudah dipromosikan oleh dirinya. Ada yang menjadi Pangdam, ada yang menjadi Plt Gubernur, pejabat Bupati, juga Wali Kota.
"Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamu saya. Kasihan, nanti dia dipecat kalau menghubungi saya. Karena fenomenanya orang, kalau dekat-dekat dengan lawan politik, itu susah. Segera dipindah, segera dinaikkan tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam," jelas Mahfud.
"Oleh sebab itu, semua pejabat yang kenal saya, baik-baik saja. Kalau saya datang ke daerahnya, nggak usah ikut menjemput, agar tidak berbahaya bagi Anda. Bagi karier Anda," sambungnya.
Namun ternyata, menurut Mahfud, situasi saat ini tidak berimbang. Pihak lain, kata dia, tampak menggunakan jabatan. Dijemput, diantar, dan sebagainya.
"Malah, yang terakhir ini, menteri -menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik, juga sudah ikut tim sukses," cetus Mahfud.
Menunggu Momentum
Mahfud menuturkan, percontohan yang dilakukannya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum. Karena menurutnya, ada sesuatu tugas negara yang harus dia jaga.
Baca juga : Firli Bahuri Mundur Dari Jabatan Ketua KPK
"Jangan sampai kacau, apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi. Saya menghormati Presiden Jokowi, yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu, dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo," urainya.
Mengacu pada pidatonya di akhir acara Debat Cawapres 21 Januari 2024, Mahfud mengaku tengah menunggu momentum transisi. Di samping strategi politik partai pengusung melalui Tim Pemenangan Nasional (TPN).
"Itu harus disiplin begitu. Tidak bisa colong playu (pergi begitu saja - Jawa, Red) dari Pak Jokowi. Tidak bisa juga kita menghindari aturan-aturan organisasi. Saya sudah bersepakat melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat, dan agar yang lain tahu kalau menjadi pejabat, jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.