RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyerahkan dana kerohiman kepada kader partai yang gagal dalam pemilu legislatif (Pileg) 2024.
Penyerahan dana kerohiman dilakukan di sela-sela pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi para kader dan anggota DPRD terpilih PKS di Hotel Grand Majang Ternate, Sabtu (1/2/2025).
“Di PKS, kami memiliki dana kerohiman atau dana kasih sayang," kata Ketua DPW PKS Malut, Is Suaib, Sabtu (1/2/2025).
Suaib menjelaskan, dana kerohiman merupakan bentuk kasih sayang, kepedulian dan tanggung jawab dari anggota DPR/DPRD terpilih terhadap kader lain yang belum terpilih pada pemilu legislatif lalu.
"Perolehan suara seorang caleg bukan hanya hasil kerja individu, tetapi merupakan akumulasi suara dari seluruh caleg,” jelasnya.
Baca juga : Menkomdigi Percepat Transformasi Digital
Anggota DPRD Provinsi Malut ini menjelaskan, dana kerohiman ditargetkan akan terselesaikan pada tahun 2027, mencakup DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota se-Maluku Utara.
“Pada peluncuran tadi, anggota DPR RI Izuddin Al-Qassam Kasuba telah menyerahkan dana kerohiman secara simbolis kepada Zulkifli Hi Umar (bacaleg DPR),” ujarnya.
Sementara terkait pendidikan politik bagi para kader, Suaib menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bobotan kepada para kader PKS di seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara. Sekaligus melaksanakan rakor untuk mensinkronkan sejumlah program partai yang sempat tertunda pasca-pileg kemarin.
“Kami akan menyelaraskan atau menyinkronkan beberapa kebijakan partai,” katanya.
Suaib mengatakan, kegiatan pendidikan politik juga untuk memperkuat pemahaman para kader yang baru terpilih sebagai anggota DPR/DPRD. Yaitu pengetahuan bagaimana kerja DPRD dan juga tentang fungsi DPRD.
Baca juga : Beringin Gelar Outbond Demi Solidkan Barisan
"Seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujarnya.
Dia mengatakan, tugas wakil rakyat harus terus mengadvokasi kepentingan masyarakat. Dia mengatakan, tidak boleh menjadi anggota DPR yang kerjanya hanya santai-santai saja.
Untuk diketahui, pada Pileg 2024, PKS Malut berhasil mengamankan lima kursi DPRD. Kursi tersebut diraih oleh Is Suaib, M Ali Sangaji, La Putu, Husni Salim dan Mukmina Yasin. Serta satu kursi DPR RI yang diraih Izuddin Al-Qassam Kasuba.
Sempat terjadi gejolak di PKS Malut ketika Husni Salim dipilih Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menjadi Wakil Ketua DPRD Malut. Sejumlah ketua DPD kabupaten/kota yang tersebar di Maluku Utara protes karena Salim merupakan Ketua DPD PKS Halmahera Selatan (Halsel).
Ketua DPD PKS Halmahera Utara (Halut), Muhjir Nabiu menilai, Salim tidak pantas menempati pucuk pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara jika dilihat dari hirarki dan status kepengurusan DPW hingga DPD PKS di daerah setempat.
Baca juga : Pemerintah Gencarkan Sosialisasi UU KUHP Baru
Menurut Muhjir, Is Suaib selaku Ketua DPW PKS Malut dan juga politisi senior lebih layak mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Malut. Dia mengatakan, Is Suaib memiliki segudang pengalaman dan rekam jejak dalam kepengurusan serta loyalitas dalam tubuh PKS.
"Jasa Ia Suaib sangat besar karena mampu membawa PKS meraih lima kursi di DPRD Malut dan satu kursi di DPR RI pada Pemilu Legislatif 2024," ujarnya.
Muhajir menambahkan, jenjang keanggotaan Is Suaib juga lebih dahulu dibandingkan Husni Salim. Begitupun dengan dedikasi Is Suaib di PKS sudah puluhan tahun. Sehingga, kata dia, integritas dan loyalitas Is Suaib tidak diragukan lagi.
"Tapi, Is Suaib menerima kekalahan dari Husni Salim dengan lapang dada," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.