RM.id Rakyat Merdeka - Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung, Jawa Barat (Jabar) dibayangi ancaman praktik politik uang.Pasalnya, sebagian besar pemilih di sana masuk kategori pemilih pragmatis.
Ini jadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.
Pengamat politik dari Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah mengatakan, dari hasil survei lembaganya kepada 440 responden pada 2-6 November 2020, menunjukkan 50 persen pemilih di Kabupaten Bandung ternyata masuk pada kategori pemilih pragmatis.
Pemilih pragmatis adalah pemilih terbuka pada imbalan, menjelang atau saat hari pemilihan pada 9 Desember mendatang. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebut Toto, dalam simulasi pertanyaan ‘Apakah bersedia memilih pasangan calon yang memberikan imbalan?’ Ternyata sebesar 60 persen pemilih pragmatis tadi menjawab bersedia.
Sementara sisanya, merahasikan jawaban.
Baca juga : Tambah Pasokan di Bandung Raya dan Priangan Timur, Pertamina Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman
“Sebanyak 60 persen menganggap money politics atau politik uang akan berpengaruh pada pilihan politik mereka,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menutut Toto, data-data ini sebaiknya dijadikan early warning system bagi Bawaslu dan KPUD Bandung.
Pasalnya, sebut dia, bila politik uang terjadi dalam Pilkada, maka nasib ratusan ribu penduduk Kabupaten Bandung akan ditentukan pemimpin yang tidak berintegritas untuk lima tahun ke depan.
Parahnya lagi, bila money politics terjadi, maka cita-cita melahirkan Pilkada bermartabat akan sirna.
“Ini tentu hari jadi catatan Bawaslu dan KPU. Sebab banyak pemilih yang menunggu ‘siraman rohani’ di Pilkada (Kabupaten Bandung),” tandasnya.
Baca juga : Soal UU Ciptaker, Pemerintah Diminta Berdialog Dengan Para Penolaknya
Sementara Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan, pihaknya sudah mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan, jika menemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang pada Pilbup Bandung.
Menurutnya, politik uang ini harus diberantas karena hal tersebut dapat mencederai pesta demokrasi di Bandung.
“Kami berharap kepada masyarakat, untuk tidak segan melaporkan jika ditemukan dugaan pelanggaran politik uang,” ujarnya.
Hedi ia juga mengaku, tengah menelusuri dugaan politik uang selama tahapan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Kabupaten Bandung.
Meski belum bisa menyebutkan nama paslon, tapi dia mengungkapkan modus money politics itu adalah membagi-bagikan sembako kepada pemilih.
Baca juga : Nge-Vlog Bareng, Bamsoet-Dhani Bicara Koleksi Barang Antik Hingga Politik
Penelusuran masih terus dilakukan pihaknya, atas dasar informasi sudah didapatkan dengan dugaan kasus serupa yang telah dilakukan di daerah lain.
“Meski kesulitan saksi, tapi penelusuran terus berlanjut. Karena kami mendapatkan informasi bahwa dugaan serupa terjadi di daerah lain,” tandasnya.
Pilkada Bandung diikuti tiga pasangan calon, yaitu paslon Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.
Paslon ini diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6 kursi, Partai Nasdem 5 kursi, Partai Demokrat 5 kursi, dan PKS 10 kursi. Lalu, paslon Yena Iskandar Masoem-Atep yang diusung PDI Perjuangan 7 kursi dan PAN 4 kursi.
Selanjutnya, paslon Kurnia Agustina-Usman Sayogi yang diusung Partai Golkar 11 kursi dan Gerindra 7 kursi. [SSL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.