RM.id Rakyat Merdeka - Para guru honorer yang dinyatakan lulus passing grade (PG) di Jawa Timur (Jatim) menemui Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kantor Kadin Jatim, Selasa (7/3). Mereka tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade (GLPG) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Swasta Jawa Timur. Kepada LaNyalla, mereka membeberkan nasib 6.138 guru lulus Passing Grade (PG) tahun 2021 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang tidak diajukan formasi dalam PPPK oleh Pemprov Jatim.
"Padahal, provinsi lain mengusulkan formasi guru ini. Kenapa Pemprov Jatim tidak mengusulkannya ke pusat? Kami sudah mengadu ke berbagai pihak terkait, tapi tidak ada reaksi Gubernur. Kami sudah mendatangi kantor Gubernur, tidak ada tanggapan," curhat Koordinator GLPG Ma'mol Abdul Faqih, seperti keterangan yang diterima redaksi, Selasa (7/3).
Selain Ma'mol, hadir pula para guru lulus PG lainnya yakni Hindri Mauludfiana, Adi Purna L, Anisah Harjanti, Mudlofar, Safaaul, Fitri Amaliyah, Anton Feriyanto, Lilik Endang dan Ilham Dwi P. Kehadiran mereka untuk mengutarakan harapan agar LaNyalla mampu memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Sebab, pemerintah sudah menegaskan bahwa prioritas pengangkatan PPPK formasi guru merupakan guru honorer yang telah lulus passing grade.
Baca juga : Lukas Enembe Ngeluh Tidur Di Kasur Tipis
"Kami menyampaikan aspirasi terkait nasib kami yang dinyatakan lulus PG namun tak diangkat menjadi PPPK. Semoga Ketua DPD bisa menyampaikan keluhan ini ke pihak terkait. Saya yakin betul Ketua DPD Pak Nyalla merupakan sosok yang mencintai guru dan mencintai rakyatnya," lanjut Ma’mol.
Dia menjelaskan, para guru honorer sangat berharap untuk diangkat sebagai PPPK. Apalagi, sebagian besar dari jumlah ribuan tersebut sudah mengabdi selama puluhan tahun.
"Meski telah mengabdi puluhan tahun para guru honorer itu masih banyak menerima honor di bawah Rp 1 juta. Di tengah kondisi sekarang ini, sangat berat honor sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," papar dia. Para guru tersebut berharap pengabdian mereka selama ini diberikan penghargaan yang setimpal dan sesuai prioritas pemerintah.
Baca juga : Kasus Lukas Enembe, Wakil Ketua DPR Papua Tak Penuhi Panggilan KPK
Menanggapi ini, LaNyalla mengaku akan berusaha mengkaji kembali permasalahan tersebut. Supaya nantinya mendapatkan hasil yang diharapkan.
"Mungkin nanti kita menemui pihak Pemprov Jatim dahulu. Kita pertanyakan soal ini dan sejauh mana mereka sudah melakukan prosesnya. Saya akan temui Gubernur besok juga. Secepatnya, tidak boleh ini rakyat dibeginikan," kata LaNyalla, yang sedang menjalani tugas reses di Jawa Timur itu.
LaNyalla menegaskan, guru harus diberi prioritas untuk diangkat sebagai PPPK. Bukan soal menghargai pengabdian, namun hal itu merupakan janji Pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan.
Baca juga : ASN-Guru Honorer, Boleh Jadi Petugas Badan Ad Hoc Pemilu
"Makanya ini karena demokrasi kita sudah menganut demokrasi liberal. Hilang nilai-nilai Pancasila kita. Kesejahteraan kita semakin terpuruk karena dikuasai oligarki ekonomi. Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke UUD 45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan semakin terjamin untuk anak cucu kita," pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.