RM.id Rakyat Merdeka - Reformasi 1998 memang sudah lama berlalu. Sudah 27 tahun lalu. Namun, semangat dan spiritnya tidak boleh padam. Para pelaku reformasi yang masih ada dan generasi penerus harus melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.
Semangat reformasi tak boleh berhenti sebatas mengganti kekuasaan. Dari Orde Baru ke orde saat ini. Dari pemerintahan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun ke presiden-presiden berikutnya—yang sudah berganti sebanyak enam kali.
Lebih dari itu, semangat reformasi adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperbaiki pelaksanaan demokrasi, memperbaiki penegakan hukum, dan yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setelah 27 tahun berlalu, masih banyak “utang” reformasi yang belum bisa kita tuntaskan.
Baca juga : Menghilangkan Politik Uang
Dari tata kelola pemerintahan, masih banyak ditemukan pejabat yang korupsi. Dari level pemerintahan desa sampai pemerintahan pusat. Begitu juga di legislatif, banyak anggota DPRD sampai DPR terjerat kasus korupsi. Data-data kasus ini tergambar jelas dari penangkapan yang dilakukan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kolusi dan nepotisme juga masih banyak terjadi.
Dari sisi demokrasi, memang sudah dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, money politics masih banyak terjadi dengan jumlah yang gila-gilaan. Contoh terbarunya terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara. Semua calonnya didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena melakukan politik uang. Dengan fakta ini, banyak pakar yang menyebut, demokrasi kita baru sebatas prosedural, belum substansial.
Dalam penegakan hukum, aparat kita memang terus melakukan pembenahan. Namun, dalam praktik di lapangan, masih sering terjadi anomali. Untungnya, saat ini ada media sosial (medsos), yang bisa memberikan pressure dalam penegakan hukum yang lebih adil. Dari sini kemudian muncul istilah: no viral, no justice.
Baca juga : Mengatasi Badai PHK
Mengenai kesejahteraan rakyat, saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang cukup berat. Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di mana-mana, angka pengangguran masih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tertekan oleh gejolak dunia dan perang dagang.
Semua “utang” reformasi ini harus segera kita lunasi. Cita-cita reformasi harus kita tuntaskan. Tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi yang substansial, penegakan hukum yang adil, dan kesejahteraan rakyat yang baik, harus kita wujudkan. Kita akan berdosa kepada para pejuang reformasi 1998 jika cita-cita mereka tidak diwujudkan dengan baik.
Ingat, mereka berjuang sangat berat waktu itu. Darah dan nyawa taruhannya. Kini adalah bagian kita untuk berjuang mewujudkan segala yang belum tercapai. Tak bijak rasanya jika kita hanya menikmati hasil reformasi, tanpa ada andil untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.