RM.id Rakyat Merdeka - Kamis ini (7/8/25), dua mantan menteri dipanggil ke KPK. Ini akan menjadi salah satu fokus “baru” pekan ini.
Memeriksa dua mantan menteri sekaligus di hari yang sama, bisa disebut sebagai pekerjaan besar. Lembaga yang pernah sangat disegani ini sepertinya sedang memperkuat diri. Mengejar ketertinggalan. Ini positif.
Setahun terakhir, Kejaksaan Agung memang terlihat berada di depan dalam penegakan hukum. Banyak kasus besar yang ditangani. KPK seperti tertinggal.
Hari ini, KPK memanggil mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Kasusnya: pengadaan layanan Google Cloud di kementeriannya.
Baca juga : Isu Elitis Dan Isu Rakyat
Di hari yang sama, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga dijadwalkan untuk dimintai keterangannya. Pemanggilannya terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji.
Ini menarik, karena keduanya adalah menteri di era sebelumnya. Karena itu, ada yang membacanya sebagai “peristiwa politik” sekaligus sebagai “peristiwa hukum”.
Lepas dari dua kasus tersebut, kita berharap, era pemerintahan Prabowo tidak hanya bertindak sebagai “pembuka kasus”. Tetapi, perlu juga menyiapkan pendekatan yang lebih tuntas dan holistik dalam pemberantasan korupsi Gebrakan serta kebijakan yang lebih sistemik.
Karena itu, Presiden perlu memperkuat semua lembaga penegak hukum. Secara menyeluruh. Baik secara kelembagaan maupun personel. Sehingga, tercipta ekosistem yang sehat serta akselerasi dalam penegakan hukum.
Baca juga : Bukan Sekadar Rp 100 Triliun
KPK misalnya. Sejak UU KPK direvisi pada 2019, lembaga ini dinilai tidak sekuat dulu. Dalam kondisi terbatas seperti ini, Presiden Prabowo diharapkan memasok “senjata” kepada KPK. Memberikan dukungan politik yang kuat. Sejauh ini, “senjata” untuk Kejaksaan dinilai cukup efektif.
Kapasitas internal KPK misalnya, perlu diperkokoh dan dipertebal. SDM dan teknologinya perlu ditingkatkan Jangan sampai KPK semakin tertinggal. Karena, pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.
Yang tak kalah pentingnya yakni “mengorkestrasi” kerjasama yang solid di antara lembaga penegak hukum. Jangan jalan sendiri-sendiri.
Tentu saja, sekuat-kuatnya dukungan Presiden, kalau KPK, atau lembaga hukum lainnya tidak memperkuat diri, akan sia-sia. Percuma.
Baca juga : Bukan “Bangsa Oplosan”
Presiden tentu tidak masuk sampai ke level operasional atau teknis. KPK lah yang harus menunjukkan kapasitas, independensi dan integritasnya.
Pembuktiannya akan dilihat beberapa bulan ke depan. Termasuk bagaimana KPK menangani kasus-kasus besar. Apakah KPK sedang memperkuat diri atau sedang mengerdilkan diri. Kita tunggu hasilnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.