Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Jangan sampai bangsa besar dan negeri yang kaya raya ini menjadi bangsa oplosan. Beras dioplos. BBM dioplos. Banyak lagi yang dioplos.
Budaya oplosan membuat rakyat dan negara buntung, pelakunya untung. Dari beras oplosan saja, menurut Presiden Prabowo, negara rugi sampai 100 triliun per tahun!
Oplos-mengoplos ini bukan isu baru. Sudah lama. Dan, terus terjadi. Kenapa? Karena bangsa ini cenderung menjadi permissive. Toleran terhadap praktik-praktik curang. Apalagi kalau menyangkut orang-orang tertentu.
Dampaknya, masyarakat kemudian dialiri budaya “memaklumi”, budaya “yang penting jalan dulu”, budaya asal cuan, tak peduli seberapa besar daya rusaknya.
Baca juga : Menangkal Serakahnomics
Semua itu bisa berjalan relatif mulus. Tanpa hambatan. Aturan dengan mudahnya bisa dilanggar. Bisa “diakalin” atau disetel sesuai kondisi serta kepentingan sesaat.
Sama dengan etika politik, etika bisnis kemudian cenderung menjadi pemanis. Hanya menjadi bahan pelajaran. Dipelajari secara teori, dicampakkan di level praktikal.
Fenomena ini kemudian bertambah subur ketika bertemu dengan budaya birokrasi yang “kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”. Atau budaya “semua bisa diatur”.
Bahkan dalam penegakan hukum yang sakral, praktik-praktik itu bisa ditemui. Budaya transaksional terkesan menjadi hal yang lumrah. Dan, para pelakunya kemudian disebut sebagai “oknum”.
Baca juga : Bukan Sekadar “Angka Miskin”
Bagaimana selanjutnya? Karena ini mengarah kepada kerentanan sistemik (budaya, ekonomi, politik) maka “obatnya” harus secara sistemik juga. Secara terpadu. Terkoordinasi dan diorkestrasi dengan baik, tegas dan berkesinambungan.
Kita butuh regulasi yang dirancang dengan baik, cermat dan kokoh. Regulasi yang tak bisa digoyang atau diutak-atik semauanya. Bukan regulasi yang disesuaikan dengan keinginan atau kepentingan sesaat.
Bukan pula regulasi “tambal sulam” atau “yang penting jalan dulu”. Karena, regulasi yang longgar ini bisa menjadi benih atau budaya pemakluman yang merusak banyak sektor lainnya.
Penegakan hukum yang dijalankan dengan tegas, tanpa pandang bulu dan penuh integritas, juga sangat penting. Edukasi masyarakat juga sangat diperlukan. Paling tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Mana yang oplosan atau murni.
Masalahnya, di tengah masyarakat yang butuh edukasi, proses pengaduan terkesan sulit dijangkau. “Call center pengaduan” misalnya, seringkali sulit dihubungi.
Dampaknya, masyarakatnya diam atau didiamkan. Praktik curang jalan terus. Lalu tumbuh budaya pemakluman. Terjadilah banalitas. Semuanya terpaksa dianggap “wajar”.
Kita berharap ada “obat” yang bisa bekerja sistemik. Obat yang bisa mengatasi kerentanan sistemik (penegakan hukum, ekonomi, budaya, termasuk budaya konsumen).
Kalau ramuan atau “obatnya” bisa bekerja dengan baik, cepat dan berkesinambungan, kita yakin bangsa ini tidak akan menjadi “bangsa oplosan”.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
