Dark/Light Mode
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Gonjang-ganjing politik Indonesia seperti drama serial. Belum hilang satu isu, muncul lagi isu lainnya. Bagaimana supaya “isu elitis” bisa nyambung dan berdampak positif buat rakyat?
Pertanyaan ini menjadi penting, karena sejauh ini, antara isu di atas dan di bawah sering tidak nyambung. Yang di atas asyik sendiri, yang di bawah (rakyat) seolah teralienasi.
Sekarang misalnya, ada isu reshuffle kabinet. Ada pula kabar mengenai pergantian ketua umum parpol besar. Ada juga isu pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Baca juga : Bukan Sekadar Rp 100 Triliun
Kondisi ini merupakan gambaran nyata dari dinamika politik Indonesia. Gambaran dari arsitektur politik yang dibangun di atas koalisi yang rapuh. Mudah goyah. Tidak terduga. Sangat pragmatis.
Koalisi ini sangat kompleks. Melibatkan banyak partai politik, kelompok kepentingan, tokoh-tokoh ekonomi dan politik serta baron politik dengan latar belakang beragam. Kepentingan yang diusung juga berbeda-beda.
Keragaman inilah yang membuat Presiden Indonesia dipaksa untuk memiliki keahlian ekstra. Bukan hanya memikirkan bangsa dan negara, namun juga perlu menjaga keseimbangan hubungan antar-tokoh. Menjaga hubungan baik. Menimbang rasa.
Baca juga : Bukan “Bangsa Oplosan”
Di atas semua itu, yang tak kalah pentingnya yakni menjaga keseimbangan antara “politik tingkat tinggi” dengan kepentingan rakyat. Keduanya harus nyambung. Rakyat harus merasakan dampak positif dari rangkaian dinamika tersebut.
Reshuffle kabinet misalnya, seharusnya bukan sekadar mengganti wajah menteri. Bukan pula soal pembagian kekuasaan antar partai politik. Bukan juga soal “gantian dong”.
Yang tak kalah pentingnya yakni peningkatan kinerja. Menata ulang kebijakan yang kurang tepat. Melahirkan kebijakan yang membawa kebaikan konkret buat rakyat. Bukan sekadar pergantian pemain. Apalagi kalau pemain penggantinya tidak lebih baik.
Baca juga : Menangkal Serakahnomics
Indonesia butuh politik yang merakyat. Politik yang bisa kembali ke akar: kepentingan rakyat. Jika tidak, maka semua dinamika ini akan terasa seperti gelombang yang hanya mengguncang permukaan. Tidak memberi manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.
Dinamika politik apa pun, harus bisa membangun kepercayaan rakyat. Bukan sebaliknya. Bukan pula sekadar tontonan atau manuver-manuver ajaib.
Kalau sekarang keseimbangan politik terlihat seperti sedang ditata ulang, maka, sekali lagi: kembalilah ke rakyat. Dengarkan suara dan jeritan rakyat. RAKYAT dengan huruf besar semua. Bukan rakyat yang dikerdikan atau teralienasi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.