RM.id Rakyat Merdeka - Tragedi memilukan runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, sungguh menyesakkan dada. Setiap hari, kita disodori jumlah korban yang terus dan terus bertambah.
Tragedi di sore hari, Senin, 29 September 2025 itu masih menyisakan banyak duka. Di reruntuhan itu, masih ada yang belum ditemukan.
Sesungguhnya, anak-anak itu hanya mengharapkan ketenangan: beribadah, belajar, dan menuntut ilmu agama agar kelak bisa menjadi penerang bagi keluarganya, lingkungannya dan bangsa ini.
Namun, tidak ada yang tahu, di atas kepala mereka, lantai demi lantai bangunan itu ternyata rapuh. Ada maut yang sedang mengintai. Tanpa peringatan, bangunan tiga lantai yang belum selesai itu tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Tragis.
Baca juga : Siapa Yang Dipercaya?
Bisa dibayangkan, betapa pedihnya orangtua di rumah, yang sedang menunggu kabar baik dari anaknya di pondok, namun, sore itu, yang datang justru kabar duka.
Mereka menjadi korban kelalaian. Korban dari tragedi yang sesungguhnya bisa dicegah dan diantispasi.
Ketika tragedi ini masih menyisakan luka, kita tiba-tiba dikejutkan oleh data yang diungkap Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo: Dari 42.433 Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, hanya 50 Ponpes yang tercatat memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Data ini bukan sekadar deretan angka angka yang akan segera dilupakan ketika isu-isu lain datang silih berganti. Angka ini menjadi pengingat keras: ribuan bangunan lain bisa saja bernasib sama. Bisa menjadi bom waktu yang menyimpan masalah sangat serius.
Baca juga : Korupsi Dan Demam Berdarah
Karena itu, data ini perlu ditindak lanjuti. Diaudit. Dicari jalan keluarnya. Diantisipasi total. Segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan diabaikan.
Lepas dari tragedi Ponpes di Sidoarjo, juga harus diakui bahwa bangsa ini masih ada yang menyimpan “budaya asal jadi”. Budaya yang penting cepat selesai. Bisa hemat biaya. Standar teknis, keselamatan, dan kualitas, itu nomor sekian.
Yang lebih menyedihkan lagi, sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) justru bisa diperjualbelikan.
Agustus 2025 lalu misalnya, kita mendapat kabar buruk: Immanuel Ebenezer menjadi tersangka di KPK. Immanuel memiliki jabatan tinggi dan strategis. Dia Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Baca juga : “Lempar Kursi, Bibir Bengkak”
Immanuel diduga terlibat pemerasan terkait sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kementerian nya. Sungguh ironis.
Rangkaian kasus-kasus ini, termasuk kasus MBG, harus menjadi titik balik, pengingat yang sangat keras, untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Evaluasi total. Bukan hanya dalam cara kita membangun, tetapi juga cara kita memandang keselamatan dan merayakan kehidupan serta merawat harapan anak-anak bangsa.
Jangan biarkan tragedi ini menjadi angka statistik yang terlupakan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.