RM.id Rakyat Merdeka - “Bayar atau mundur!”. Begitu ultimatum salah satu sekolah SMK di Purworejo, Jawa Tengah, terhadap muridnya yang menunggak SPP. Kalau tak mampu bayar, tak bisa ikut ujian. Dianggap mengundurkan diri.
Untuk melunasi tunggakan, sekolah yang juga dililit problem pendanaan itu menyarankan orang tua untuk mencari utang. Sebelum SPP dilunasi, murid yang telanjur datang disuruh duduk di perpustakaan. Tak ikut ujian. Begitu kabar sedih dari Purworejo.
Di Jakarta, justru ada kabar gembira. Uang reses anggota DPR mengalami kenaikan. Dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta. Bisa dibayangkan, dalam setahun, anggota DPR setidaknya melakukan empat kali reses.
Alasan kenaikan itu, karena keperluan anggota Dewan sangat banyak. Terutama untuk konstituen. Mulai dari sewa tenda, membayar tim sukses, atau “ditodong” untuk memperbaiki jalan. Bahkan, karena kekurangan dana, katanya, ada anggota Dewan yang nombok. Pakai uang dari kantong pribadi.
Baca juga : Pentingnya Sensitivitas
Bagaimana dengan transparansi, laporan reses, akuntabilitas, serta pertanggungjawabannya? Nah, itu dia yang banyak dipertanyakan.
Mengenai pertanggungjawaban, ada juga berita dari Jakarta. Ini menyangkut utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, Whoosh. Ini proyek B to B, Business-to-Business. Tidak ada urusannya dengan uang rakyat atau APBN.
Namun karena utangnya menumpuk dan membebani, ada yang usul supaya utang sebesar 116 triliun rupiah itu dibayar menggunakan dana APBN. Gantinya, pemerintah silakan ambil alih Whoosh.
Menteri Keuangan Purbaya, sebagai bendahara negara, tegas menolak. “Enak di dia, enggak enak di kita,” katanya. Isu ini kemudian menjadi bola panas.
Baca juga : “Lari Ke Rumah Orang Tua”
Dari Purworejo, dana reses anggota DPR, serta utang kereta cepat, seperti membentuk trilogi sistem pendidikan, politik, dan ekonomi bangsa ini. Dari tiga latar berbeda itu, salah satu benang merahnya: utang. Rakyat berutang. Pemerintah berutang.
Kita berharap, dan yakin, Presiden Prabowo yang memiliki tekad kuat untuk memberantas korupsi, bisa menghindari bangsa ini dari kubangan utang yang tidak produktif. Utang yang tak berujung serta tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Di sinilah pentingnya transparansi dan prioritas anggaran serta perencanaan keuangan yang matang dan teliti. Pengelolaan risiko serta pengawasan juga sangat penting. Karena, mengurus negara tidak sama dengan mengurus warung sembako.
Selain itu, kita juga berharap, kalau ada perjuangan untuk kereta cepat, alangkah baiknya kalau ada juga “kereta cepat” untuk pendidikan dan kesehatan, dengan anggaran yang sangat memadai.
Baca juga : Koboi Baru: Cinta Dan Ancaman
Kita memang perlu mengejar kemajuan dengan kecepatan tinggi. Tapi, jangan terjebak dalam jeratan utang yang berpotensi mengganggu sektor-sektor kerakyatan.
Kalau sudah begini, ke mana rakyat harus mengadu? Salah satunya pasti ke DPR, sembari mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena berkat wakil rakyat, suara rakyat kini memiliki “harga lebih tinggi”: 702 juta rupiah.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 19 Oktober 2025 dengan judul "Trilogi Utang"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.