Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Dalam sepekan, Menteri Keuangan Purbaya seperti menghadapi jab kanan kiri seorang petinju. Pertama, Selasa (7/10), sebanyak 18 gubernur se-Indonesia mendatangi kantornya. Para gubernur memprotes pemangkasan dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah.
Pengurangannya signifikan. Pemda merasa seperti tak bisa bernafas. Kas daerah yang sangat minim membuat Pemda wajib berfikir keras. Harus cari alternatif. Purbaya bergeming. Jalan keluarnya sedang dicari.
Kedua, soal utang proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Ada usulan, utang proyek senilai Rp 116 triliun itu dibayar oleh negara. Pakai dana APBN.
Purbaya menolak. Apalagi ruang gerak fiskal sangat sempit. Utang juga menumpuk. Belum bunganya. Persoalan dan tuntutan rakyat juga banyak.
Baca juga : Koboi Baru: Cinta Dan Ancaman
Purbaya mengatakan, “jangan kalau enaknya di dia, giliran nggak enaknya di kita”. Perumpamaannya kira-kira: kalau mau beli mobil sport super mahal, pikirkan cara nyicil atau bayarnya. Jangan kalau kepepet, lari ke rumah orangtua. Minta dibayarkan.
Dilema sekarang, mobil yang cicilannya terus membengkak itu sudah di tangan. Sudah mengaspal dan dibawa touring.
Sementara di sisi lain, orangtua tak bisa terus terusan membantu. Apa lagi kalau harus mengganggu tabungan mereka. Anak-anak yang lain juga butuh perhatian. “Nah, sekarang kamu harus cari cara kreatif untuk menyelesaikan cicilan utang tanpa bikin susah saudaramu dan orang lain”.
Dari kasus-kasus ini, ada pelajaran berharga serta pesan kuat bahwa keuangan negara harus dijaga superekstra hati-hati. Butuh pertanggungjawaban.
Baca juga : Tepuk Tangan Untuk Superhero?
Anggaran negara atau dana rakyat tidak bisa digunakan untuk menutupi kekeliruan atau masalah keuangan yang melibatkan pihak ketiga.
Kalau pemerintah terus menerus dibebankan untuk “menyelamatkan” suatu proyek yang terjerat utang, lalu bagaimana dengan nasib rakyat yang sangat mengharapkan dana APBN? Bagaimana nasib sekolah, gizi anak anak, fasilitas kesehatan serta jembatan-jembatan yang perlu diperbaiki dan dibangun?
Di sinilah perlunya untuk terus mengingatkan bahwa pendanaan proyek besar harus direncanakan secara matang. Tidak bisa “saat itu mau, saat itu juga harus langsung jadi”. Semangat menggelora memang penting, tapi “isi dompet” dan kebutuhan lain, serta pertanggungjawabannya (nanti), harus dipertimbangkan.
Sudah saatnya, “penyelamatan” dengan cara “lari ke rumah orang tua” dikaji secara serius. Tidak bisa terus menerus seperti itu, apalagi menjadi kebiasaan. Perlu ada pembelajaran. Ada pertanggungjawaban. Karena, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Untuk rakyat.
Baca juga : Jangan Abaikan Tragedi Ini
Bagi Menkeu Purbaya, “diserbu” 18 gubernur saja bisa bikin kepala pening, apalagi kalau “digeruduk” rakyat dengan segala kebutuhannya. Kare na, ngurus warung sembako saja butuh kehatihatian dan dipikirkan keberlanjutannya, apalagi ngurus (uang) negara dengan 280 juta penduduk.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
