Sebelumnya
Tapi di mata rakyat, itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kepercayaan lewat pemilu yang bahkan berdarah-darah.
Berapa pun jumlahnya, tidak bisa dengan hanya mengatakan, “ah, itu cuma 400 atau 500 juta. Lagi pula tidak masuk ke kantong saya. Saya kembalikan ke rakyat, membantu acara kelurahan atau menyumbang kegiatan olahraga dan keagamaan di kecamatan”. Tidak bisa.
Korupsi, konflik kepentingan, atau abuse of power adalah perusak demokrasi, di level mana pun. Itu melukai hati rakyat, ugal-ugalan, mengundang sikap masa bodoh pejabat, menumbuhkan benih arogansi dan mengkhianati kepercayaan rakyat.
Atau, jangan-jangan, ada yang mau mengubah KPK menjadi lembaga pemberi nasihat, semacam lembaga nasihat perkawinan atau penasihat dua sejoli yang kena OTT Satpol PP? Atau, menjadi Komisi Pembawa Kabar.
Baca juga : Obat Covid, Kabar Baik Dan Tanda Tanya
Ilustrasinya kira-kira begini:
“Kami membawa kabar buruk. Anda diduga korupsi. Anda melanggar sumpah,” tanya petugas.
“Maaf pak. Saya janji akan berubah,” jawab pejabat daerah.
“Benar? Serius!?”
“Sungguh Pak. Sumpah demi…”
“Ah, tidak ada demi-demian!”
“Terus gimana Pak… Sumpah, saya sungguh mau berubah”.
“Oke, karena Anda terlihat sungguh-sungguh, apalagi pakai sumpah, maka Anda bebas bersyarat”.
Baca juga : Politik Dan Bisnis, Seperti Pacaran
Pejabat daerah itu kembali ke daerahnya. Petugas anti korupsi itu pulang ke kantornya. Mereka berpisah.
Enam bulan kemudian, pintu kantor kepala daerah itu diketuk dari luar. Sejumlah orang menyergap masuk.
“Maaf Pak, Anda siapa? Ada kabar apa?” tanya pejabat daerah berusaha ramah sedikit waswas.
#@(&r+xp/?*=...! (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.