Wacana Kepala Daerah Naik Gaji Menuai Banyak Kritik

RM.id  Rakyat Merdeka - Akhir Januari ini para karyawan, pekerja, dan buruh bakal mendapatkan gaji edisi 2019. Khusus untuk pekerja dan buruh yang masih diupah menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan gaji tahun ini memang tidak seberapa, naiknya cuma 8,03 persen. Sementara biaya kebutuhan hidup terus melonjak.

Di saat bersamaan, muncul wacana kenaikan gaji kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Alasannya, untuk mencegah korupsi. Soalnya banyak kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran butuh uang. Sementara gajinya tidak mencukupi kebutuhan dan gaya hidupnya. 

Rakyat Merdeka meminta pendapat dari beberapa warga soal wacana kenaikan gaji pejabat. Seorang karyawan swasta, Wawan mengaku tahun ini gajinya naik. Tapi tidak seberapa, lantaran pendapatan perusahaannya juga lagi seret. 

“Perekonomian lagi buruk begini tapi yang sejahtera cuma pejabatnya,” katanya. Dia menambahkan, kalau perekonomian sudah bangkit lagi, mau pekerja atau pejabat yang naik gaji juga bakal   dianggap wajar.  Andre, yang juga karyawan swasta, menuturkan kondisi perkonomian lagi tidak stabil.

Baca juga : Ciduk Bupati Cianjur, KPK Sita Duit Rp 1,5 M

Bisnis yang dulu dianggap menguntungkan sekarang bisa sepi. Jika karyawan atau pekerja pernah mengalami gaji telat atau  turun sebagian, jelas lebih enak jadi pejabat. “Gak pernah kan gaji pejabat diturunkan.

Dari dulu naik terus. Tapi korupsi ya korupsi saja,” imbuhnya.  Seorang warga, Gino mengaku heran dengan pejabat yang pengin naik gaji. “Katanya negara banyak utang, ini malah pejabat mau naik gaji, terus duitnya dari mana, apa mau memeras rakyat dulu,” kritiknya. 

Warga lainnya, Didin mengatakan, gaji besar gak serta merta bikin orang jadi baik. “Orang mau korupsi atau maksiat tergantung iman yang bersangkutan, kalau hidupnya emang glamor digaji besar juga makin enak, ”sebutnya. 

Sementara itu, Fauzi menambahkan, gaji naik bikin gaya hidup juga naik. “Kalau punya duit yah orang juga pengen perubahan, kalau dulu liburan ke Ancol sekarang liburan ke Bali, ”katanya. Dia menambahkan, mirisnya jika yang demikian adalah pejabat yang digaji pakai uang rakyat, sementara rakyat cuma bisa menonton. 

Baca juga : Nelayan Minta Jaminan, Lanjutan Program Dan Kebijakan Kemaritiman

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyatakan persoalan penghasilan atau gaji menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemdagri mengusulkan agar peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas. 

Kapuspen Kemdagri, Bahtiar Baharudin mengatakan, ke depannya soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas.  “Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses pilkada, yang dipilih secara langsung, yang begitu mahal, tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi,” katanya. 

Meski demikian, dia menyebutkan, kenaikan gaji itu masih memerlukan kajian lebih lanjut. “Itu pemikiran saya, walaupun hal ini masih harus dikaji mendalam,” imbuhnya.  Bahtiar mengingatkan, kelakuan koruptif para kepala daerah ini berdampak sistematik.

Jika kepala daerah korupsi, bawahannya bisa jadi akan ikut-ikutan. Menurutnya, kebutuhan para kepala daerah ini dapat dipenuhi oleh negara agar mereka bisa mengabdi secara baik kepada masyarakat. 

Baca juga : Tegakkan Konstitusi, Tak Boleh Main Hakim Sendiri!

“Idealnya atau mestinya sang pemimpin daerah dipenuhi kebutuhannya secara sah dari negara sehingga fokus menghibahkan dirinya mengabdi untuk masyarakat di daerahnya,” tandasnya.  [OSP]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.